Pemerintah Diminta Desak Arab Saudi Soal Syarat Rekam Biometrik Bagi Jamaah Umroh

Kompas.com - 20/12/2018, 23:52 WIB
Lewat Makkah Route semua prosedur kedatangan atau keimigrasian, seperti biometrik, sidik jari dan lainnya cukup dilakukan di Indonesia. Dok Keimigrasian Arab Saudi Lewat Makkah Route semua prosedur kedatangan atau keimigrasian, seperti biometrik, sidik jari dan lainnya cukup dilakukan di Indonesia.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta pemerintah untuk mendesak Kerajaan Arab Saudi soal syarat rekam biometrik untuk calon jamaah umroh Indonesia. Sodik meminta syarat tersebut bisa diundur sampai pelaksanaannya bisa lebih siap.

"Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Arab mengundurkan syarat pemeriksaan biomitrik calon jamaah umrah sampai mereka siap menyiapkan gate umrah minimal di tiap kota atau kabupaten," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Rekam biometrik yang dijalani calon jamaah meliputi rekam sidik jari, mata, dan dokumen penting lainnya. Selama ini, jamaah Indonesia harus melakukan rekam biometrik begitu tiba di Arab Saudi.

Kini untuk mengurangi antrean di Arab Saudi, rekam biometrik dilakukan sebelum mereka berangkat. Sodik mengatakan sebenarnya ini adalah ide yang bagus. Namun, menurutnya sistem ini baru bisa diterapkan untuk calon jamaah haji.

Baca juga: Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik

Sebab rekam biometrik bisa dilakukan di embarkasi haji tempat calon jamaah wajib berkumpul. Ini berbeda dengan calon jamaah umroh yang tidak diwajibkan berkumpul di embarkasi.

Mereka harus mendatangi lokasi perekaman biometrik yang hanya ada beberapa titik saja di Indonesia. Sodik mengatakan hal ini lah yang akan menyulitkan calon jamaah umroh.

"Terutama di provinsi yang sarana tranportasi masih sulit atau masih lemah, apalagi di daerah kepulauan," kata Sodik.

Menurut dia, idealnya gate atau tempat perekaman biometrik ada dia setiap kota dan kabupaten. Kini, tempat perekaman hanya dilakukan di kantor cabang Visa Facilitation Service (VSF) Tasheel yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kantor VSF Tasheel tidak tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

Sodik pun menegaskan sikap pemerintah harus mendukung calon jamaah umroh dari Indonesia. Sistem biometrik ini tidak boleh mempersulit keberangkatan mereka.

"Pembelaan pemerintah kepada bangsa Indonesia yang akan umrah adalah dengan mendesak pemerintah Arab Saudi memperbanyak gate biometrik. Idealnya adalah 1 gate biometrik di tiap kota atau kabupaten," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X