Pemerintah Diminta Desak Arab Saudi Soal Syarat Rekam Biometrik Bagi Jamaah Umroh

Kompas.com - 20/12/2018, 23:52 WIB
Lewat Makkah Route semua prosedur kedatangan atau keimigrasian, seperti biometrik, sidik jari dan lainnya cukup dilakukan di Indonesia. Dok Keimigrasian Arab Saudi Lewat Makkah Route semua prosedur kedatangan atau keimigrasian, seperti biometrik, sidik jari dan lainnya cukup dilakukan di Indonesia.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta pemerintah untuk mendesak Kerajaan Arab Saudi soal syarat rekam biometrik untuk calon jamaah umroh Indonesia. Sodik meminta syarat tersebut bisa diundur sampai pelaksanaannya bisa lebih siap.

"Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Arab mengundurkan syarat pemeriksaan biomitrik calon jamaah umrah sampai mereka siap menyiapkan gate umrah minimal di tiap kota atau kabupaten," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Rekam biometrik yang dijalani calon jamaah meliputi rekam sidik jari, mata, dan dokumen penting lainnya. Selama ini, jamaah Indonesia harus melakukan rekam biometrik begitu tiba di Arab Saudi.

Kini untuk mengurangi antrean di Arab Saudi, rekam biometrik dilakukan sebelum mereka berangkat. Sodik mengatakan sebenarnya ini adalah ide yang bagus. Namun, menurutnya sistem ini baru bisa diterapkan untuk calon jamaah haji.

Baca juga: Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik

Sebab rekam biometrik bisa dilakukan di embarkasi haji tempat calon jamaah wajib berkumpul. Ini berbeda dengan calon jamaah umroh yang tidak diwajibkan berkumpul di embarkasi.

Mereka harus mendatangi lokasi perekaman biometrik yang hanya ada beberapa titik saja di Indonesia. Sodik mengatakan hal ini lah yang akan menyulitkan calon jamaah umroh.

"Terutama di provinsi yang sarana tranportasi masih sulit atau masih lemah, apalagi di daerah kepulauan," kata Sodik.

Menurut dia, idealnya gate atau tempat perekaman biometrik ada dia setiap kota dan kabupaten. Kini, tempat perekaman hanya dilakukan di kantor cabang Visa Facilitation Service (VSF) Tasheel yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kantor VSF Tasheel tidak tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

Sodik pun menegaskan sikap pemerintah harus mendukung calon jamaah umroh dari Indonesia. Sistem biometrik ini tidak boleh mempersulit keberangkatan mereka.

"Pembelaan pemerintah kepada bangsa Indonesia yang akan umrah adalah dengan mendesak pemerintah Arab Saudi memperbanyak gate biometrik. Idealnya adalah 1 gate biometrik di tiap kota atau kabupaten," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X