Setara Institute: Tidak Ada Perbaikan Signifikan Soal Penegakan HAM

Kompas.com - 20/12/2018, 20:00 WIB
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com --Ketua Setara Institute Hendardi menyoroti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang masih menyisakan penyelesaian delapan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kedelapan perkara itu, yakni peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, tragedi Semanggi I dan II, peristiwa Wasior serta Wamena, Papua.

"Tidak ada perbaikan signifikan di dalam hal upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah penegakan HAM," ujar Hendardi dalam acara peluncuran buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018 milik PDI Perjuangan di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

Presiden Jokowi hanya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Menurut Hendardi, materi Perpres itu lebih mirip program kerja lembaga kajian, bukan rencana strategis pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Selebihnya, pemerintah hanya menginisiasi ide rekonsiliasi tanpa dilaksanakan jalur yudisial. Tentu, ide tersebut menjadi kontroversi, terutama bagi keluarga pelanggaran HAM.

Ia pun berharap isu penuntasan kasus HAM masa lalu menjadi agenda politik Jokowi yang kini maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Baca juga: KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan bahwa aktivis HAM saat ini cenderung fokus pada sebatas isu hak sipil politik. Khususnya isu pelanggaran HAM masa lalu.

Padahal, menurut Teten, pemenuhan hak asasi manusia berkaitan juga dengan pemenuhan atas kehidupan yang layak, mudahnya akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Mengenai hal itu sendiri, Hendardi menampiknya. Ia mengakui bahwa HAM bukan terbatas di hak sipil politik saja, melainkan juga hal-hal yang disebutkan Teten. Namun, persoalan kasus HAM masa lalu dinilai sebagai persoalan yang hingga saat ini belum selesai. Maka, harus didorong terus menerus.

"Saya kira kenapa kami menyoroti itu (kasus pelanggaran HAM), bukan terbatas pada bisang sipil dan politik saja. Di manapun di dunia ini, hak sipil politik itu menjadi perhatian utama. Karena di situ menyangkut hak warga negara dan pelanggaran HAM yang tergolong berat yang di Indonesia ini belum terselesaikan," ujar Hendardi.

"Jadi sebaiknya, pemerintah bukan membalas dengan mengatakan seolah-olah pembela HAM hanya mengurus hak sipil dan politik. Tapi sebaiknya menyelesaikan kasus-kasus HAM itu," lanjut dia.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X