“Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama, Padahal Ulamanya Sendiri Ternyata Melakukan Kriminal..."

Kompas.com - 20/12/2018, 17:14 WIB
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute Hendardi sepakat dengan Presiden Joko Widodo bahwa kriminalisasi ulama hanyalah isu politik semata.

"Ada mesin politik yang bekerja memang. Ini kan dalam konteks politik, tahun politik. Jadi memang ada kepentingan politik dan kemudian memainkan di arena demi kepentingan mereka," ujar Hendardi saat dijumpai di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2018).

Hendardi sepakat bahwa apabila siapa pun terjerat persoalan hukum, maka yang bersangkutan, apa pun statusnya, memang tetap harus diproses secara hukum, bahkan termasuk seorang ulama.

"Jangan sedikit-sedikit orang bilang kriminalisasi ulama, kriminalisasi ulama. Sementara si ulama sendiri ternyata memang melakukan tindak kriminal. Apalagi, ada buktinya yang dia itu enggak bisa ingkar,” lanjut Hendardi.

Baca juga: 5 Fakta Penting Kasus Bahar Bin Smith, Korban Dianiaya Berjam-jam hingga Dijemput Paksa di Rumahnya

Ia mencontohkan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Bahar bin Smith baru-baru ini. Ia melihat, kasus itu memang tindakan penganiayaan. Hal itu dilihat dari video yang beredar di media sosial.

"Ulamanya ternyata melakukan kriminal, melakukan penyiksaan, apalagi terhadap anak-anak di bawah umur. Jelas-jelas ada videonya. Dia enggak bisa ingkar, enggak bisa mungkir. Masak yang kayak begitu harus dilindungi?" ujar Hendardi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Hendardi, sebaliknya justru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangat memperhatikan kelompok ulama. Hal itu terbukti dari Jokowi yang sering kali bersilaturahim dengan ulama, baik di Istana maupun di pondok pesantren.

Hendardi juga menjadikan aksi 212 sebagai contoh bagaimana sikap serta posisi pemerintah terhadap ulama. Mempersilakan massa dalam jumlah besar berkumpul untuk mengungkapkan ekspresinya tanpa adanya tindakan represif merupakan contoh bagaimana pemerintah menghormati kaum ulama.

Baca juga: Fadli Zon Ragu Sosok di Video Pemukulan yang Viral adalah Bahar bin Smith

Oleh sebab itu, Hendardi pun berharap masyarakat turut menyadarkan sesamanya agar tak ada lagi yang terpengaruh atas isu tersebut.

"Kita sesama masyarakat juga harus melakukan penyadaran bahwa itu enggak benar. Jangan masyarakat kita tingkat pendidikannya masih rendah, kemudian dibodoh-bodohi dengan hoaks, memersepsikan sesuatu secara keliru," ujar Hendardi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

Nasional
Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Nasional
Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Nasional
Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

Nasional
Kemendikbudristek Luncurkan Rumah Cegah Atasi Parasit Korupsi-Kekerasan di Dunia Pendidikan

Kemendikbudristek Luncurkan Rumah Cegah Atasi Parasit Korupsi-Kekerasan di Dunia Pendidikan

Nasional
Polri Lantik 44 Eks Pegawai KPK Kamis Pekan Ini

Polri Lantik 44 Eks Pegawai KPK Kamis Pekan Ini

Nasional
Waketum PKB: Apakah Mungkin Reshuffle 22 Desember Saat Rabu Pahing? Mungkin Saja

Waketum PKB: Apakah Mungkin Reshuffle 22 Desember Saat Rabu Pahing? Mungkin Saja

Nasional
Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.