Ini Kendala Pembangunan Rumah di Lombok, 4 Bulan Pasca-gempa

Kompas.com - 20/12/2018, 07:07 WIB
Pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembangunan rumah warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menghadapi sejumlah kendala setelah gempa mengguncang daerah tersebut pada 5 Agustus 2018.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengungkapkan bahwa fasilitator yang mendukung percepatan pembangunan rumah warga masih kurang.

"Karena persyaratannya adalah harus dibentuk atau harus dibantu oleh fasilitator. Di lapangan memang untuk fasilitator ini masih kurang," kata Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: 4 Bulan Pasca-gempa Lombok, Ini Perkembangan Penanganannya

Berdasarkan data BNPB, terdapat 803 orang fasilitator yang melakukan pendampingan untuk membangun rumah yang rusak berat. Padahal, jumlah pendamping yang dibutuhkan adalah 1.700 orang.

Kekurangan tersebut akan diupayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Sementara pendamping untuk rumah rusak sedang dan ringan akan direkrut oleh pemerintah daerah, yang akan segera diajukan ke BNPB.

Baca juga: Sulitnya Mengerahkan SDM di Lombok Jadi Kendala Pembangunan Rumah Pascagempa

Kendala berikutnya terkait dengan kelompok masyarakat (pokmas). Pembentukan pokmas tersebut untuk membantu pencairan dana bantuan kepada korban gempa bumi di Lombok.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Willem mengatakan bahwa dana belum tersalurkan ke masyarakat. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan pendapat soal kerusakan rumah.

"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan, belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," jelasnya.

Baca juga: Pascagempa Lombok, Baru 198 Rumah yang Dibangun

Jumlah pokmas yang terbentuk juga belum memenuhi target. Saat ini, terdapat 1.239 pokmas untuk rumah dengan rusak berat.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X