Kompas.com - 20/12/2018, 05:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp 7 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Uang tersebut ditemukan dalam bungkusan plastik saat tim KPK bergerak ke kantor KONI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memaparkan, uang tersebut merupakan bagian dari pencairan dana hibah Kemenpora ke KONI. Adapun total dana hibah secara keseluruhan mencapai Rp 17,9 miliar.

"Itu adalah uang pencairan dari bantuan hibah di periode Desember, ya. Jadi ada pencairan di Desember ini ada dua kali pencairan dan totalnya Rp 7,9 miliar. Itu yang ditemukan di KONI," kata Febri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: KPK Tetapkan Deputi IV Kemenpora dan 2 Pengurus KONI sebagai Tersangka

"Yang kami pandang normal adalah ada pencairan melalui sarana perbankan dari Kemenpora ke KONI. Tetapi, entah dengan alasan apa kemudian dilakukan pencairan uang sampai cash sebesar Rp 7 miliar sekian tersebut," lanjut Febri.

KPK, kata Febri, akan menelusuri lebih lanjut apakah uang sekitar Rp 7 miliar itu berkaitan dengan kesepakatan awal komitmen fee terhadap sejumlah pejabat Kemenpora sekitar Rp 3,4 miliar.

"Dan sisanya diduga masih ada keterkaitan dan dibutuhkan sebagai bukti awal yang kami sita lebih lanjut untuk pembuktian perkara," ujarnya.

Lima tersangka

Dalam kasus ini, Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto juga menjadi tersangka. Ketiganya diduga sebagai penerima suap.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.