KOMPAS.com - Perjalanan Indonesia menjadi negara yang berdaulat terbilang tak mudah meski proklamasi kemerdekaan sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Upaya Sekutu untuk melucuti senjata Jepang pasca-Perang Dunia II dimanfaatkan Belanda untuk kembali berkuasa dan menjajah Indonesia. Sejumlah pertempuran dan diplomasi dilakukan, salah satunya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.
Namun, Belanda mengingkari Perjanjian Renville yang telah disepakati. Pada 19 Desember 1948, pesawat DC-3 Dakota menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta.
Pasukan Belanda disiagakan penuh untuk menyerang Kota Pendidikan itu. Pukul 05.45 delapan pesawat Jagers Belanda menyergap Pangkalan Udara Maguwo, menghancurkan pasukan AURI yang hanya mengandalkan senjata ringan.
Belanda juga mendaratkan pasukan tambahan serta perlengkapan bermotor. Pukul 09.30, Tijger Brigade dalam komando Kolonel Van Langen menyerbu Yogyakarta, 6 kilometer dari Maguwo.
Namun, dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 20 Desember 1998, pimpinan TNI bersama induk pasukan tidak hancur.
Panglima Besar Jenderal Sudirman, dalam kondisi sakit parah, lolos setelah pukul 08.00 mengeluarkan instruksi bahwa Yogyakarta diserang dan Angkatan Perang harus segera menjalankan rencana yang ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Peluncuran Uang NKRI Baru Bertepatan dengan Hari Bela Negara
Kejadian 19 Desember 1948, serbuan ke Yogyakarta untuk melibas keberadaan Republik, tak berbuntut baik. Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX yang diminta jadi raja seluruh RI, menolak dan tak pernah mau keluar dari keraton.
Presiden Soekarno yang sebelumnya memimpin sidang kabinet mengirim mandat membentuk pemerintahan darurat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang sedang di Bukittinggi.
Bung Karno juga mengirim radiogram kepada Soedarsono di New Delhi, India, sekitar rencana pembentukan pemerintahan pelarian. Wapres yang juga menjabat Perdana Menteri Muhammad Hatta mengirim perintah tertulis untuk tetap meneruskan perjuangan.
Ketika serbuan berlangsung, Presiden Soekarno dan Wapres Hatta, melalui RRI Yogyakarta mengeluarkan maklumat.
"Belanda mungkin dapat merebut beberapa tempat penting namun tidak mungkin mematahkan semangat perjuangan," kata Bung Karno.
Kota Bukittinggi dikenal memiliki banyak cerita historis. Di tempat ini juga Kaum Padri mencoba melakukan perlawanan kepada kubu Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand.
Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji.