Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2018: Polemik E-KTP yang Masih Berlanjut

Kompas.com - 19/12/2018, 09:50 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melaporkan, proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sudah mencapai angka 97,39 persen di penghujung tahun 2018.

Artinya, masih terdapat 2,6 persen Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum melakukan perekaman.

Kartu identitas merupakan syarat bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum (pemilu) serentak 17 April 2019 mendatang. Padahal, Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pemilih untuk menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara.

Oleh sebab itu, proses perekaman dan pencetakan e-KTP tersebut dinilai penting. Meski perekaman e-KTP hampir selesai, kartu identitas itu masih menyisakan polemik.

Kompas.com mencatat, terdapat enam permasalahan besar terkait e-KTP di tahun ini. Berikut rangkumannya:

Ribuan warga Kota Bogor mengantre di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor untuk mengurus kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Selasa (3/7/2018). Sejak pagi, antrean warga yang mengurus e-KTP sudah mengular hingga mencapai kurang lebih satu kilometer, bahkan diantara warga ada yang memilih menginap sejak kemarin untuk mendapat nomor antrean.KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Ribuan warga Kota Bogor mengantre di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor untuk mengurus kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Selasa (3/7/2018). Sejak pagi, antrean warga yang mengurus e-KTP sudah mengular hingga mencapai kurang lebih satu kilometer, bahkan diantara warga ada yang memilih menginap sejak kemarin untuk mendapat nomor antrean.

1. Berebutan e-KTP

Antrean pembuatan e-KTP mengular hingga satu kilometer. Membludaknya warga yang ingin mengurus e-KTP terjadi di Kantor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, pada 3 Juli 2018.

Salah satu yang turut hadir ke Kantor Disdukcapil Kota Bogor tersebut adalah Ranti (30) bersama anaknya. Warga Tajur, Kecamatan Bogor Selatan itu mengaku sudah mengurus pembuatan e-KTP sejak Januari 2018. Namun, hingga saat itu ia belum juga mendapatkannya.

Warga lainnya, Yusuf (52) mengaku, demi mendapatkan nomor antrean, dirinya rela menginap dan tidur di trotoar jalan depan kantor Disdukcapil Kota Bogor, sejak kemarin sore.

Yusuf, yang merupakan warga Kampung Kali Murni, Kecamatan Tanah Sareal, juga mengungkapkan, ada 12 warga lain yang melakukan hal serupa.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Tersisa 2,6 Persen Masyarakat yang Belum Rekam Data E-KTP

Tak lama setelah itu, pemandangan serupa kembali terjadi. Ratusan masyarakat membanjiri kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kota Bengkulu, sekitar pukul 07.00 WIB, pada 6 Juli 2018.

Tampak sejumlah orang terpaksa membawa bekal sarapan karena tak sempat sarapan dari rumah. Terlihat pula sejumlah kaum ibu menggendong dan menyusui bayi yang mungkin masih berusia 1 tahun.

Kemudian, hal itu kembali terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Atrium Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Oktober lalu.

Warga terlihat mendatangi MPP sejak subuh agar mendapatkan nomor antrean untuk mencetak e-KTP di tempat tersebut.

Aksi dorong-dorongan sempat mewarnai proses pembuatan e-KTP di Gedung Serba Guna di Jalan Wiliam Iskandar, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (4/12/2018). Bahkan, tiga orang dilaporkan pingsan akibat insiden tersebut.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang tengah berada di dalam ruangan lalu mengambil alih komando. Dia meminta warga duduk di lantai dan mengantre.

Warga memunguti ribuan e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.Dok. Istimewa Warga memunguti ribuan e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

2. E-KTP tercecer di Semplak, Bogor

Kardus berisi e-KTP invalid atau rusak tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018).

Pada awalnya, sejumlah barang inventaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dari kantor Dukcapil Pasar Minggu, Jakarta Timur, menuju gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor.

Total e-KTP yang dibawa ke gudang tersebut sebanyak sebanyak 1 dus dan 1/4 karung.

Setelah kejadian, semua e-KTP yang terjatuh sudah dikembalikan ke mobil pengangkut dan selanjutnya dibawa ke gudang sebagai tempat tujuan. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, penyidik tak menemukan unsur perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Lapor Jokowi, Mendagri Pastikan E-KTP Tercecer Tak Pengaruhi Pemilu

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, insiden tersebut terjadi akibat kelalaian tim pemindahan mematuhi standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

"Untuk SOP pemindahan KTP elektronik itu harus dengan mobil bak tertutup. Nah, kemarin itu yang dipindahkan lemari, meja, kursi, bukan khusus KTP elektronik," kata Zudan dalam konferensi pers di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Selain itu, surat perintah tugas pada waktu itu hanya untuk melakukan pemindahan barang inventarisasi, bukan e-KTP.

Akibat insiden tersebut, pejabat terkait dengan peristiwa itu dimutasi. Kemendagri juga memberikan sanksi kepada jasa ekspedisi pengangkut barang yang ditugaskan untuk memindahkan e-KTP rusak tersebut.

Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat tampak sepi. Sejumlah kios jasa pengetikan, fotokopi, hingga jasa penerjemah di pasar ini juga terlihat tutup,  Sebelumnya dikabarkan di Pasar Pramuka Pojok, masyarakat bisa dengan bebas mendapatkan blanko KTP elektronik atau e-KTP. Padahal, harusnya blanko e-KTP tidak boleh diperjualbelikan dengan sembarangan, Kamis (6/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat tampak sepi. Sejumlah kios jasa pengetikan, fotokopi, hingga jasa penerjemah di pasar ini juga terlihat tutup, Sebelumnya dikabarkan di Pasar Pramuka Pojok, masyarakat bisa dengan bebas mendapatkan blanko KTP elektronik atau e-KTP. Padahal, harusnya blanko e-KTP tidak boleh diperjualbelikan dengan sembarangan, Kamis (6/12/2018).

3. Penjualan blangko e-KTP di toko online

Hasil penelusuran tim Kompas mengungkap adanya penjualan blangko e-KTP dengan spesifikasi resmi milik pemerintah di platform e-dagang Tokopedia.

Temuan ini menunjukkan adanya praktik ilegal karena blangko tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Blangko e-KTP merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.

Berbekal temuan Kompas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dan menelusuri lebih dalam kasus itu.

Pihak Dukcapil menemukan informasi lebih jauh terkait pelaku, seperti alamat, nomor telepon, dan foto.

Baca juga: 5 Fakta Terungkapnya Penjualan Blangko E-KTP di Pasar Pramuka hingga Tokopedia

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, penjual tersebut merupakan anak dari mantan Kepala Dinas Dukcapil di Tulangbawang, Lampung.

Pelaku diketahui mencuri blangko e-KTP dari ayahnya. Pencurian terjadi pada Maret 2018 ketika ayah pelaku masih menjabat sebagai kepala dinas dukcapil.

Melihat sejumlah blangko e-KTP di rumahnya, pelaku iseng mengambil beberapa blangko dan menjualnya melalui situs online.

Kemendagri menyurati Polda Metro Jaya untuk menyelidiki kasus tersebut. Selanjutnya, pada 10 Desember silam, pelaku dengan inisial NID (27) resmi ditahan. NID akan dikenai UU ITE dan administrasi kependudukan.

Kasus ini kini ditangani jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya akun lain yang turut memasarkan blangko e-KTP.

4. Penjualan dan pemalsuan blangko e-KTP di Pasar Pramuka

Tak hanya secara online, blangko itu juga ditemukan di Pasar Pramuka Pojok yang berada di pojok tikungan yang mempertemukan Jalan Pramuka dan Jalan Salemba Raya.

Kemendagri sudah terjun langsung untuk meninjau penjualan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di tersebut.

Namun, hasil penelusuran tim Kemendagri tidak menemukan para penjual di lokasi tersebut. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, para penjual blangko sudah "menyelamatkan diri" mengingat kasus ini mulai ramai dibicarakan.

"Ini kan sudah mulai ramai, sudah tidak ada lagi yang jual, ketika kami turun 'Tidak ada Pak'. Kami turun lagi, 'Tidak ada Pak', gitu," ujar Zudan saat ditemui di Kompleks Pralemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Untuk itu, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk diselidiki.

Sebuah karung berisi ribuan KTP elektronik (e-KTP) ditemukan berceceran di kawasan sawah yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.  Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakart Timur, Sabtu (8/12/2018).KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Sebuah karung berisi ribuan KTP elektronik (e-KTP) ditemukan berceceran di kawasan sawah yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakart Timur, Sabtu (8/12/2018).
5. Lagi, e-KTP tercecer di Pondok Kopi, Jakarta Timur

Sebuah karung berisi ribuan KTP elektronik (e-KTP) ditemukan berceceran di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penemuan ribuan e-KTP itu berawal dari laporan bahwa ada anak-anak yang memainkan e-KTP tersebut.

Peristiwa tersebut kemudian diselidiki oleh aparat kepolisian dan Kemendagri. Hingga Kamis (13/12/2019), polisi telah memeriksa 17 saksi terkait tercecernya e-KTP tersebut.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Yoyon Tony Surya menyebut, tercecernya ribuan e-KTP disebabkan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menangani e-KTP yang sudah tidak terpakai.

Tony mengatakan, seharusnya e-KTP yang sudah tidak terpakai itu digunting atau dihancurkan sebelum dibuang.

"Seluruh KTP sudah habis masa berlakunya. Bahkan, 63 di antaranya sudah rusak, bahkan beberapa ada yang sudah tidak terlihat lagi tulisannya," kata Tony saat ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Selasa (11/12/2018).

6. Polisi temukan 3 karung e-KTP di area perkebunan Sumatera Barat

Aparat kepolisian menemukan tiga karung berisikan e-KTP di areal perkebunan di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, pada Selasa (11/12/2018).

"Bahwa hari Selasa kemarin diketemukan kurang lebih sekitar 3 karung e-KTP yang sudah tidak terpakai. Artinya dalam kondisi yang sudah rusak dibuang," ujar Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Pihak Dukcapil setempat membenarkan e-KTP yang dibuang merupakan e-KTP dari wilayah Kabupaten Pariaman.

Penemuan tersebut berawal dari laporan masyarakat. Setelah itu, Polres Pariaman mengamankan barang bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang membuang karung tersebut di perkebunan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com