Pemilu 2019 Disebut yang Paling Berat dalam Sejarah

Kompas.com - 18/12/2018, 14:59 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebut, Pemilu 2019 adalah yang paling berat dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Hal itu diukur dari sejumlah kompleksitas yang ada, sebagai akibat dari sistem pemilu yang digelar secara serentak yakni memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu.

Akibatnya, muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik.

Baca juga: Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Salah satu tantangan adalah mengenai sistem teknis penyelenggaran pemilu. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, hingga bilik suara.

"Bisa dibayangkan, ada 300-an ribu calon yang berkompetisi untuk merebut 30 ribu posisi," kata Titi dalam Refleksi Akhir Tahun 'Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019' di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Kemudian dengan surat suara yang terdiri dari 2.000 lebih desain, itu bukan pekerjaan yang mudah. Surat suara yang harus dicetak pun hampir 1 miliar," sambungnya.

Titi mengatakan, KPU juga punya tantangan untuk membantu publik mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan proses pemilu.

Hal ini penting supaya publik tidak terjebak dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan mengenai pilihan dalam politik.

"Karena kan sekarang kita di tengah masyarakat yang terdikotomi di antara dua kekuatan politik besar. Kalau tidak (paslon nomor urut) 01 ya 02," ujar Titi.

KPU, kata Titi, punya tantangan untuk membangun narasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral, independen, dan mandiri.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Sikapi Pelanggar HAM yang Jadi Peserta Pemilu 2019

Terakhir, tantangan terbesar KPU adalah untuk memastikan profesionalisme kinerja seluruh jajarannya. Bisa dipastikan, pemilu yang baik tak akan terlaksana jika penyelenggara bekerja berantakan.

Titi berharap, KPU memberikan pelatihan yang cukup dan memadai untuk para penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga kelurahan maupun TPS.

"Jadi tantangan 2019 itu sangat luar biasa dari sisi teknis, dari sisi sistem, jumlah calon, jumlah pemilih, belum lagi kompetisi yang terbelah," tandas Titi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X