KILAS

Kemensos Kaji Penambahan Bantuan Energi dalam BPNT

Kompas.com - 18/12/2018, 12:53 WIB
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono, saat memberikan materi di Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018). KOMPAS.com/ANISSA DEA WIDIARINIKepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono, saat memberikan materi di Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial ( Kemensos) sedang mengkaji penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) yang akan disinergikan dengan bantuan energi pada 2020. Bantuan energi yang dimaksud adalah gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemensos Adhy Karyono. Ia mengatakan, nantinya selain mendapatkan bahan pangan penerima BPNT juga akan mendapatkan gas elpiji.

“Jadi, orang yang mendapatkan beras rastra dan BPNT juga akan mendapatkan insentif untuk bantuan membeli gas 3 kg, sehingga semakin ringan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya,” terang Adhy usai mengisi Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Terkait nilai bantuan energi yang akan diberikan, Adhy mengaku hal tersebut masih dalam tahap perhitungan. Kemensos harus menyeleksi dengan teliti siapa saja yang berhak mendapatkan batuan tersebut. Sebab, sampai saat ini subsidi elpiji yang diberikan pemerintah berada di angka 25 juta orang.

Baca jugaKemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

“Sementara, dari angka 40 persen kami ambil yang 28 persen atau 15,6 juta orang yang dianggap di bawah garis kemiskinan. Kalau mau tepat sasaran, maka harus selektif. Jadi, mengeluarkan yang tidak berhaknya,” terang dia.

BPNT masih jadi prioritas

Lebih lanjut, Adhy mengungkapkan, proses transformasi bantuan sosial ( bansos) menjadi BPNT masih menjadi salah satu fokus Kemensos pada 2019. Selain transformasi BPNT, penanggulangan fakir miskin juga menjadi fokus lainnya.

Adhy mengatakan, Kemensos akan fokus pada langkah untuk menuntaskan transformasi bansos yang bersifat finansial inklusif. Dia menjelaskan, pada 2019 semua bantuan akan diubah menjadi cashless atau non tunai.

“Bantuan rastra (beras sejahtera) berpindah menjadi BPNT. Mematangkan itu. Memang targetnya menjadi 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menggunakan kartu yang bentuknya non tunai,” terang Adhy.

Sementara itu, untuk bahan pangan yang bisa dibeli dengan BPNT, yaitu beras dan telur akan terus dikaji keberlanjutannya.

Baca jugaKemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Menurut Adhy, program BPNT akan terus dipertahankan. Sebab, program ini semakin kuat dan turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Ini karena BPNT sangat membantu masyarakat dalam pengeluaran untuk konsumsi pangan.

Dalam paparannya Adhy menjelaskan, berdasarkan data BPS tahun 2018 program rastra dan BPNT memberikan kontribusi untuk memperkuat konsumsi beras masyarakat sebesar 30,49 persen.

Untuk itu, ke depannya Kemensos akan mengkaji peningkatan indeks BPNT agar tingkat konsumsi masyarakat dapat semakin meningkat.

“Mungkin kajian di tahun berikutnya adalah bagaimana indeks itu akan meningkat. Tidak di Rp 110.000. Karena konsumsi beras orang miskin itu sebetulnya kan masih kurang. Kami ingin menjamin agar mereka tidak kesulitan dengan pangannya,” ucap Adhy.

Sebagai informasi, BPNT merupakan program bansos yang telah dijalankan Kemensos sejak tahun 2017. Program yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) ini menyalurkan bantuan sebesar Rp 110.000 langsung ke rekening penerima bansos melalui mekanisme akun elektronik.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X