Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2018, 12:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mengkaji penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan disinergikan dengan bantuan energi pada 2020. Bantuan energi yang dimaksud adalah gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemensos Adhy Karyono. Ia mengatakan, nantinya selain mendapatkan bahan pangan penerima BPNT juga akan mendapatkan gas elpiji.

“Jadi, orang yang mendapatkan beras rastra dan BPNT juga akan mendapatkan insentif untuk bantuan membeli gas 3 kg, sehingga semakin ringan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya,” terang Adhy usai mengisi Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Terkait nilai bantuan energi yang akan diberikan, Adhy mengaku hal tersebut masih dalam tahap perhitungan. Kemensos harus menyeleksi dengan teliti siapa saja yang berhak mendapatkan batuan tersebut. Sebab, sampai saat ini subsidi elpiji yang diberikan pemerintah berada di angka 25 juta orang.

Baca jugaKemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

“Sementara, dari angka 40 persen kami ambil yang 28 persen atau 15,6 juta orang yang dianggap di bawah garis kemiskinan. Kalau mau tepat sasaran, maka harus selektif. Jadi, mengeluarkan yang tidak berhaknya,” terang dia.

BPNT masih jadi prioritas

Lebih lanjut, Adhy mengungkapkan, proses transformasi bantuan sosial (bansos) menjadi BPNT masih menjadi salah satu fokus Kemensos pada 2019. Selain transformasi BPNT, penanggulangan fakir miskin juga menjadi fokus lainnya.

Adhy mengatakan, Kemensos akan fokus pada langkah untuk menuntaskan transformasi bansos yang bersifat finansial inklusif. Dia menjelaskan, pada 2019 semua bantuan akan diubah menjadi cashless atau non tunai.

“Bantuan rastra (beras sejahtera) berpindah menjadi BPNT. Mematangkan itu. Memang targetnya menjadi 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menggunakan kartu yang bentuknya non tunai,” terang Adhy.

Sementara itu, untuk bahan pangan yang bisa dibeli dengan BPNT, yaitu beras dan telur akan terus dikaji keberlanjutannya.

Baca jugaKemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Menurut Adhy, program BPNT akan terus dipertahankan. Sebab, program ini semakin kuat dan turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Ini karena BPNT sangat membantu masyarakat dalam pengeluaran untuk konsumsi pangan.

Dalam paparannya Adhy menjelaskan, berdasarkan data BPS tahun 2018 program rastra dan BPNT memberikan kontribusi untuk memperkuat konsumsi beras masyarakat sebesar 30,49 persen.

Untuk itu, ke depannya Kemensos akan mengkaji peningkatan indeks BPNT agar tingkat konsumsi masyarakat dapat semakin meningkat.

“Mungkin kajian di tahun berikutnya adalah bagaimana indeks itu akan meningkat. Tidak di Rp 110.000. Karena konsumsi beras orang miskin itu sebetulnya kan masih kurang. Kami ingin menjamin agar mereka tidak kesulitan dengan pangannya,” ucap Adhy.

Sebagai informasi, BPNT merupakan program bansos yang telah dijalankan Kemensos sejak tahun 2017. Program yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) ini menyalurkan bantuan sebesar Rp 110.000 langsung ke rekening penerima bansos melalui mekanisme akun elektronik.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

Nasional
Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.