KILAS

Kemensos Kaji Penambahan Bantuan Energi dalam BPNT

Kompas.com - 18/12/2018, 12:53 WIB
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono, saat memberikan materi di Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018). KOMPAS.com/ANISSA DEA WIDIARINIKepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono, saat memberikan materi di Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial ( Kemensos) sedang mengkaji penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) yang akan disinergikan dengan bantuan energi pada 2020. Bantuan energi yang dimaksud adalah gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemensos Adhy Karyono. Ia mengatakan, nantinya selain mendapatkan bahan pangan penerima BPNT juga akan mendapatkan gas elpiji.

“Jadi, orang yang mendapatkan beras rastra dan BPNT juga akan mendapatkan insentif untuk bantuan membeli gas 3 kg, sehingga semakin ringan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya,” terang Adhy usai mengisi Workshop Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Terkait nilai bantuan energi yang akan diberikan, Adhy mengaku hal tersebut masih dalam tahap perhitungan. Kemensos harus menyeleksi dengan teliti siapa saja yang berhak mendapatkan batuan tersebut. Sebab, sampai saat ini subsidi elpiji yang diberikan pemerintah berada di angka 25 juta orang.

Baca jugaKemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

“Sementara, dari angka 40 persen kami ambil yang 28 persen atau 15,6 juta orang yang dianggap di bawah garis kemiskinan. Kalau mau tepat sasaran, maka harus selektif. Jadi, mengeluarkan yang tidak berhaknya,” terang dia.

BPNT masih jadi prioritas

Lebih lanjut, Adhy mengungkapkan, proses transformasi bantuan sosial ( bansos) menjadi BPNT masih menjadi salah satu fokus Kemensos pada 2019. Selain transformasi BPNT, penanggulangan fakir miskin juga menjadi fokus lainnya.

Adhy mengatakan, Kemensos akan fokus pada langkah untuk menuntaskan transformasi bansos yang bersifat finansial inklusif. Dia menjelaskan, pada 2019 semua bantuan akan diubah menjadi cashless atau non tunai.

“Bantuan rastra (beras sejahtera) berpindah menjadi BPNT. Mematangkan itu. Memang targetnya menjadi 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menggunakan kartu yang bentuknya non tunai,” terang Adhy.

Sementara itu, untuk bahan pangan yang bisa dibeli dengan BPNT, yaitu beras dan telur akan terus dikaji keberlanjutannya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X