Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Siapkan Sistem Penghitungan Suara dengan Baik

Kompas.com - 18/12/2018, 01:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyiapkan Sistem Penghitungan Suara (Situng) Pilpres 2019 dengan baik.

Permintaan itu datang dari tim sukses dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti, kesiapan sistem penghitungan berkaitan dengan legitimasi pemilu.

"Soal legitimasi hasil pemilu itu juga dilihat dari situng yang ada," kata Lena dalam sebuah diskusi yang digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019

Menurut Lena, KPU juga harus berkonsolidasi dengan para pemangku kepentingan terkait sistem penghitungan suara, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal itu demi menjamin keamanan hasil penghitungan suara.

Jangan sampai, nantinya petahana disalahkan lantaran sistem yang tidak benar.

"Biasanya kalau ada kesalahan atau ada semacam fraud (kecurangan) terhadap penyelenggara pemilu pasti TKN yang disalahkan. Padahal, penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional mandiri dan independen bisa merugikan kami," ujar Lena.

Senada dengan Lena, Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Viva Yoga Mauladi, meminta proses penghitungan hingga rekapitulasi suara harus dilakukan secara transparan dan akurat. KPU juga harus mengantisipasi adanya ancaman hacker.

Lebih lanjut, Viva mengklaim pihaknya akan terus mendukung KPU bertindak profesional dalam penyelenggaraan pemilu.

"KPU mesti hati-hati dalam melakukan aplikasi teknologi agar jangan sampai ada yang partai mana masuk situ di-hack," tegas Viva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Nasional
Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Nasional
Hari Ke-28 Penerbangan Haji, 198.273 Jemaah Tiba di Saudi, 54 Orang Wafat

Hari Ke-28 Penerbangan Haji, 198.273 Jemaah Tiba di Saudi, 54 Orang Wafat

Nasional
Kata Polri soal Kapolda Jateng Berproses Jadi Irjen Kemendag

Kata Polri soal Kapolda Jateng Berproses Jadi Irjen Kemendag

Nasional
Militer Indonesia Era Bung Karno: Alutsista Canggih dan Pengalaman Perang

Militer Indonesia Era Bung Karno: Alutsista Canggih dan Pengalaman Perang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com