Sandiaga: Sri Mulyani Butuh Pemimpin yang Tegas seperti Prabowo

Kompas.com - 17/12/2018, 23:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards dari majalah ekonomi Global Markets  ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin/wsj/2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards dari majalah ekonomi Global Markets

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yakin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui langkah-langkah yang harus diambil terkait defisitnya neraca perdagangan Indonesia.

Neraca perdagangan pada November 2018 mengalami defisit 2,05 miliar dollar AS. Setelah bulan lalu defisit 1,77 miliar dollar. Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang Januari hingga November 2018.

Sebelumnya defisit terbesar neraca dagang RI pada 2018 terjadi pada Juli dengan defisit 2 miliar dollar.

Baca juga: Terbesar Selama 2018, Neraca Perdagangan RI Defisit 2,05 Miliar Dollar AS

Kendati demikian, kata Sandiaga, langkah Sri Mulyani perlu didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tegas.

"Bu Sri Mulyani sudah tahu, dia sudah tahu. Tapi Bu Sri Mulyani perlu pemerintahan yang kuat, perlu pemerintahan dan kepemimpinan yang tegas seperti Pak Prabowo untuk menjalankannya," ujar Sandiaga saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Menurut Sandiaga, sektor ekonomi Indonesia akan menguat jika Indonesia dipimpin oleh sosok pemimpin yang tegas seperti Prabowo. Ia menilai saat ini perlu ada reformasi struktural dalam memperbaiki kondisi perekonomian.

Baca juga: Neraca Perdagangan Jeblok, Pemerintah Dinilai Kurang Antisipasi

Selain itu, kata Sandiaga, kepemimpinan yang tegas akan menghindarkan kebijakan ekonomi berubah-ubah dan tergantung pada kepentingan politik tertentu.

"Kalau Pak Prabowo itu jadi bosnya Sri Mulyani, reformasi struktural itu akan jalan, karena butuh kepemimpinam yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas," kata Sandiaga.

"Enggak gampang diubah-ubah karena tentunya kepentingan-kepentingan yang non-struktural dan kepentingan politik terutama. Ini yang harus menjadi landasan kita," tuturnya.

Defisit terbesar sepanjang 2018

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, defisit neraca perdagangan yang tembus 2,05 miliar dollar AS pada November 2018 disebabkan faktor eksternal.

Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan defisit terbesar sepanjang 2018. Sebelumnya, defisit terbesar terjadi pada Juli 2018, yakni mencapai 2 miliar dollar AS.

"Faktor ekonomi luar dari sisi ekspor akan menjadi tantangan, beberapa komoditas kita atau pasar untuk mengekspor harus kita lihat dengan sangat hati-hati," ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Selama ini, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Mayoritas komoditas ekspor Indonesia dikirim ke China. Oleh karena itu, pelemahan ekonomi China dinilai akan memengaruhi permintaan ekspor produk Indonesia.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia menyerap ekspor sangat terbatas. Hal ini akibat adanya pelemahan permintaan lantaran kondisi ekonomi global yang tak pasti.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X