Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tegaskan TNI dan Polri Tak Langgar HAM Saat Buru KKB di Papua

Kompas.com - 17/12/2018, 19:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, TNI dan Polri tak melanggar HAM saat memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai para pekerja konstruksi di Papua.

Ia pun mengatakan, pengejaran tersebut merupakan upaya menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan KKB terhadap para pekerja PT Istaka Karya di Papua.

"Jadi kami bukan asal-asalan, bukan melanggar HAM. Tapi justru kami menghentikan pelanggaran HAM yang kalau kami tidak hentikan, korban bisa lebih besar lagi. Kemarin 24 disekap, diikat, ditembakin," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Fakta Pembunuhan Pekerja di Nduga Papua, Dugaan Asal Senjata hingga Aparat Lacak Panglima KKB

Ia pun mengatakan, negara diperbolehkan mengerahkan TNI dan polisi yang bersenjata lengkap untuk memburu KKB tersebut sebab sudah memakan banyak nyawa pekerja yang tengah membangun Papua.

"Saya tanya sekarang, kalau ada kelompok masyarakat yang bersenjata kemudian bunuhin orang-orang yang enggak berdosa, kita bisa melawan pakai kata-kata? Kalau tidak ya memang dilawan dengan senjata dan undang-undang membolehkan," ujar Wiranto.

"Bahkan hukum internasional membolehkan tatkala ada satu kelompok tertentu yang melawan pemerintah, itu dibenarkan kita untuk melakukan suatu perlawanan bersenjata. Itu namanya prinsip proporsionalitas," lanjut dia.

Wiranto sebelumnya mengatakan, pihaknya menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk penanganan kasus di Nduga, Papua.

Pasukan tersebut didatangkan dari luar wilayah Papua. Mereka membantu operasi evakuasi korban pembantaian, sekaligus ikut melakukan pengejaran pelaku pembantaian yang saat ini melarikan diri.

Wiranto menyebutkan, pasukan TNI/Polri dari luar Papua itu diterjunkan lantaran operasi pengejaran pelaku dan evakuasi korban tidak mudah dilakukan. Apalagi, medan di wilayah tersebut tergolong cukup sulit.

"Itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," tegas Wiranto.

Hingga kini, tim gabungan sudah mengidentifikasi 17 orang meninggal dunia akibat pembantaian KKB di Nduga, Papua.

Baca juga: Enam Pekerja Bangunan Sekolah Dievakuasi dari Nduga ke Wamena

Tim gabungan saat ini masih fokus mencari empat korban hilang, yang diduga berhasil melarikan diri saat kejadian.

Sebelumnya pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Kompas TV Tim gabungan TNI dan Polri mengevakuasi 10 pekerja bangunan yang berada di Distrik Koroptak dan Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua.<br /> <br /> Para pekerja ini memilih meningalkan Nduga karena takut menjadi korban kekerasan kelompok separatis, seperti yang dialami oleh karyawan PT Istaka Karya. 10 pekerja bangunan ini pun harus menempuh perjalanan selama 8 hari sebelum mencapai tempat yang aman.<br /> <br /> Sebelumnya, para pekerja ini diselamatkan oleh masyarakat setempat hingga akhirnya dievakuasi oleh petugas gabungan TNI dan Polri ke Jayapura.<br /> <br /> Hingga kini, tim gabungan masih terus mencari empat karyawan PT Istika Karya yang belum diketahui keberadaannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com