Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Kompas.com - 17/12/2018, 14:57 WIB
Latihan Angkasa Yudha 2012
Prajurit Paskhas TNI AU memeragakan simulasi SAR tempur pada Latihan Manuver Lapangan Angkasa Yudha 2012 di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Bangka Belitung, Selasa (23/10). Latihan tersebut meliputi lima operasi udara, yaitu operasi serangan udara strategis, lawan udara ofensif, pertahanan udara, operasi informasi, dan operasi dukungan udara. Manuver lapangan ini melibatkan pesawat tempur, helikopter, pesawat angkut, pesawat intai dan pasukan TNI AU. RIZA FATHONILatihan Angkasa Yudha 2012 Prajurit Paskhas TNI AU memeragakan simulasi SAR tempur pada Latihan Manuver Lapangan Angkasa Yudha 2012 di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Bangka Belitung, Selasa (23/10). Latihan tersebut meliputi lima operasi udara, yaitu operasi serangan udara strategis, lawan udara ofensif, pertahanan udara, operasi informasi, dan operasi dukungan udara. Manuver lapangan ini melibatkan pesawat tempur, helikopter, pesawat angkut, pesawat intai dan pasukan TNI AU.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara mencatat ada 127 kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia selama tahun 2018.

Data tersebut diungkapkan oleh Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Hukum Dirgantara Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) Kolonel Penerbang (PNB) Supri Abu, saat peluncuran buku "Penegakan Kedaulatan Negara di Udara" di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Arti Penting Kedaulatan Udara, Belajar dari Kasus Qatar

Dari total kasus tersebut, sebanyak 65 kasus melibatkan pesawat sipil, 48 kasus melibatkan pesawat negara, serta 14 kasus yang tidak teridentifikasi.


Sementara itu, sepanjang tahun 2017 terdapat 19 kasus, yang terdiri dari 2 kasus melibatkan pesawat sipil, 16 kasus melibatkan pesawat negara, dan satu kasus yang tidak teridentifikasi.

Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Hukun Dirgantara Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) Kolonel Penerbang (PNB) Supri Abu, saat peluncuran bukunya di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Hukun Dirgantara Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) Kolonel Penerbang (PNB) Supri Abu, saat peluncuran bukunya di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Lalu, terdapat sebanyak 49 kasus yang terjadi di tahun 2016. Rinciannya, 21 kasus melibatkan pesawat sipil, 5 kasus melibatkan pesawat negara, dan 23 kasus yang tidak teridentifikasi.

Baca juga: Mengelola Wilayah Udara NKRI

Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus yang terjadi di tahun 2015 menjadi yang terbanyak yaitu 193 kasus. Dari total tersebut, terdapat 39 kasus melibatkan pesawat sipil, 30 kasus melibatkan pesawat negara, dan 124 kasus melibatkan pesawat yang tidak teridentifikasi.

Lalu, di tahun 2014, TNI AU mencatat sebanyak 50 kasus terjadi, di mana 6 kasus melibatkan pesawat sipil, 3 kasus melibatkan pesawat negara, serta 41 kasus yang tidak teridentifikasi.

Supri menuturkan, kini pihaknya telah memiliki payung hukum untuk menindak tegas para pelanggar tersebut.

Baca juga: Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara RI sebagai Negara Kepulauan

 

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

"Untuk sekarang kalau pesawat sipil itu kita denda maksimal Rp 5 miliar, dulu kan Rp 50 juta sekarang Rp 5 miliar. Itu tertuang dalam PP Nomor 4 Tahun 2018, itu sekarang menjadi dasar kita melakukan penegakkan hukum," ujar Supri, Senin.

Menurutnya, yang sekarang diperlukan hanya kemauan dari para pejabat terkait untuk mengeksekusi peraturan tersebut tanpa pandang bulu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X