Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Kompas.com - 17/12/2018, 14:53 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengkritik Presiden Joko Widodo yang meminta petani berhenti berharap pada komoditas sawit.

Menurut dia, bukan masyarakat yang harus diminta beradaptasi dengan kondisi pasar yang membuat harga sawit jatuh.

Namun, kata dia, Pemerintah yang harus membuat kebijakan agar harga komoditas sawit tinggi lagi.

"Itu namanya solusi yang tak solutif. Solusinya ya perbaiki harga," ujar Viva di kompleks parlemen, Senin (17/12/2018).

Viva menyinggung dana pungutan sawit sekitar Rp 11 triliun tiap tahun. Kata Viva, anggaran tersebut jangan digunakan seluruhnya untuk biodiesel.

Seharusnya sebagian besar anggaran tersebut untuk penelitian, perbaikan lingkungan, atau yang berkaitan dengan stabilisasi harga sawit.

Baca juga: Sawit Sempat Ganjal Kerja Sama Indonesia dengan 4 Negara Eropa Ini

"Evaluasi alokasi dana pungutan, jangan semua buat biodiesel tapi buat replanting, litbang, perbaikan lingkungan," kata dia.

Jokowi minta cari komoditas lain

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para petani berhenti berharap pada komoditas kelapa sawit.

Hal itu disampaikan ketika Presiden membagikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektar kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi pada Minggu (16/12/2018) di Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi.

Awalnya, Presiden mengatakan bahwa konsesi lahan yang dibagikan itu mesti betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

"Seluas 9.100 hektar itu gede banget dan itu baru tahapan pertama. Akan ada tahapan kedua dan ketiga agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi," kata Jokowi.

Ia pun bertanya, para petani akan menanam apa di lahan konsesi tersebut.

Para petani sebagian besar berteriak, "Tanam sawit".

Mendengar hal itu, Presiden diam sejenak, kemudian berkata, "Sawit, sawit...."

Jokowi lalu mengatakan, jumlah lahan sawit di Indonesia sudah besar, yakni sekitar 13 juta hektar. Di lahan itu, produksi sawit pun mencapai 42 juta ton.

Dengan kondisi demikian, harga di pasaran menjadi turun.

Baca juga: Ketika Jokowi Terdiam Saat Dengar Petani Ingin Tanam Sawit Lagi

"Kita harus sadar itu. Kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harga turun. Kita dimain-mainin ya oleh harga di pasar internasional," ujar Jokowi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Uni Eropa memberlakukan banned bagi komoditas sawit asal Tanah Air. Sebab, di sana sedang dikembangkan minyak serupa sawit yang berasal dari biji bunga matahari sehingga ia yakin lama kelamaan sawit tidak akan bernilai lagi di masa depan.

Presiden pun mengajak para petani untuk cermat melihat peluang. Petani masa kini harus menanam komoditas yang mempunyai nilai lebih.

Ia mencontohkan beberapa komoditas, yakni kopi, nilam, atsiri, kayu manis, dan manggis.

Kompas TV Di tengah usaha mendorong masuknya sawit Indonesia ke Eropa, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat mengerem penanaman sawit di lahan-lahan perkebunan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di taman hutan pinus Kenali Jambi sekaligus menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial. Presiden khawatir perkebunan kelapa sawit yang saat ini seluas 13 juta hektar dengan produksi 42 juta ton per tahun sudah terlalu besar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com