JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengkritik Presiden Joko Widodo yang meminta petani berhenti berharap pada komoditas sawit.
Menurut dia, bukan masyarakat yang harus diminta beradaptasi dengan kondisi pasar yang membuat harga sawit jatuh.
Namun, kata dia, Pemerintah yang harus membuat kebijakan agar harga komoditas sawit tinggi lagi.
"Itu namanya solusi yang tak solutif. Solusinya ya perbaiki harga," ujar Viva di kompleks parlemen, Senin (17/12/2018).
Viva menyinggung dana pungutan sawit sekitar Rp 11 triliun tiap tahun. Kata Viva, anggaran tersebut jangan digunakan seluruhnya untuk biodiesel.
Seharusnya sebagian besar anggaran tersebut untuk penelitian, perbaikan lingkungan, atau yang berkaitan dengan stabilisasi harga sawit.
Baca juga: Sawit Sempat Ganjal Kerja Sama Indonesia dengan 4 Negara Eropa Ini
"Evaluasi alokasi dana pungutan, jangan semua buat biodiesel tapi buat replanting, litbang, perbaikan lingkungan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para petani berhenti berharap pada komoditas kelapa sawit.
Hal itu disampaikan ketika Presiden membagikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektar kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi pada Minggu (16/12/2018) di Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi.
Awalnya, Presiden mengatakan bahwa konsesi lahan yang dibagikan itu mesti betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.
"Seluas 9.100 hektar itu gede banget dan itu baru tahapan pertama. Akan ada tahapan kedua dan ketiga agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi," kata Jokowi.
Ia pun bertanya, para petani akan menanam apa di lahan konsesi tersebut.
Para petani sebagian besar berteriak, "Tanam sawit".
Mendengar hal itu, Presiden diam sejenak, kemudian berkata, "Sawit, sawit...."
Jokowi lalu mengatakan, jumlah lahan sawit di Indonesia sudah besar, yakni sekitar 13 juta hektar. Di lahan itu, produksi sawit pun mencapai 42 juta ton.