Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Kompas.com - 17/12/2018, 14:53 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengkritik Presiden Joko Widodo yang meminta petani berhenti berharap pada komoditas sawit.

Menurut dia, bukan masyarakat yang harus diminta beradaptasi dengan kondisi pasar yang membuat harga sawit jatuh.

Namun, kata dia, Pemerintah yang harus membuat kebijakan agar harga komoditas sawit tinggi lagi.

"Itu namanya solusi yang tak solutif. Solusinya ya perbaiki harga," ujar Viva di kompleks parlemen, Senin (17/12/2018).

Viva menyinggung dana pungutan sawit sekitar Rp 11 triliun tiap tahun. Kata Viva, anggaran tersebut jangan digunakan seluruhnya untuk biodiesel.

Seharusnya sebagian besar anggaran tersebut untuk penelitian, perbaikan lingkungan, atau yang berkaitan dengan stabilisasi harga sawit.

Baca juga: Sawit Sempat Ganjal Kerja Sama Indonesia dengan 4 Negara Eropa Ini

"Evaluasi alokasi dana pungutan, jangan semua buat biodiesel tapi buat replanting, litbang, perbaikan lingkungan," kata dia.

Jokowi minta cari komoditas lain

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para petani berhenti berharap pada komoditas kelapa sawit.

Hal itu disampaikan ketika Presiden membagikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektar kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi pada Minggu (16/12/2018) di Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi.

Awalnya, Presiden mengatakan bahwa konsesi lahan yang dibagikan itu mesti betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

"Seluas 9.100 hektar itu gede banget dan itu baru tahapan pertama. Akan ada tahapan kedua dan ketiga agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi," kata Jokowi.

Ia pun bertanya, para petani akan menanam apa di lahan konsesi tersebut.

Para petani sebagian besar berteriak, "Tanam sawit".

Mendengar hal itu, Presiden diam sejenak, kemudian berkata, "Sawit, sawit...."

Jokowi lalu mengatakan, jumlah lahan sawit di Indonesia sudah besar, yakni sekitar 13 juta hektar. Di lahan itu, produksi sawit pun mencapai 42 juta ton.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com