Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Sampai Urusan Pemilu Membuat Kita Terpecah Belah

Kompas.com - 17/12/2018, 11:27 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan, persaingan dan dukungan dalam kontestasi Pemilu 2019 merupakan hal yang wajar.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak menjaga kontestasi tersebut agar tak menimbulkan perpecahan.

"Jangan sampai urusan pemilu membuat kita terpecah belah, sehingga kita tidak satu menghadapi ancaman. Jangan sampai urusan pemilu ini membuat kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang kita bela yakni Ibu Pertiwi," kata Wiranto dalam pidato sambutannya saat membuka Rembuk Nasional Bela Negara di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Peneliti LIPI: Penyelenggara Pemilu Harus Solid

Wiranto mengingatkan, perpecahan yang diakibatkan pemilu bisa membuat bangsa Indonesia lupa dengan ancaman yang justru lebih lebih besar. Baik di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 

Di dalam negeri, ia mencontohkan sejumlah ancaman seperti terorisme, radikalisme, separatisme, perdagangan manusia hingga narkoba. Sementara di luar negeri, Indonesia juga menghadapi persaingan global, seperti di bidang perdagangan dan ancaman proxy war.

"Belum lagi dengan proxy war, negara lain minjam tangan orang untuk mukul negeri kita dengan cara yang sangat halus, itu semua ancaman yang ada kalau kita tidak bersatu, membela negeri ini, kita bisa terancam," paparnya.

Baca juga: Gus Sholah: Sayang, Hanya karena Pemilu, Kita Ribut dengan Saudara

Ia mengibaratkan Indonesia seperti kapal yang berlayar menuju ke sebuah pulau. Selama berlayar, kata dia, kapal akan menghadapi banyak tantangan, seperti arus ombak hingga badai besar. Oleh karena itu seluruh awak kapal harus bersatu menjaga kapal terus selamat.

"Tapi kalau ada dari antara kita yang justru menggali lubang di kapal kita, karena enggak ada kesadaran membela kapal itu, kita enggak akan sampai ke pulau tujuan," ujar Wiranto.

"Kalau semuanya sudah ada kemauan bela negara, semuanya akan aman, semuanya akan lancar, negeri ini perlu stabilitas, tanpa stabilitas enggak bisa bergerak maju," lanjutnya.

Wiranto juga mengingatkan, sudah ada beberapa contoh negara lain terancam akibat masyarakatnya tak bersatu karena fokus berkonflik satu sama lainnya.

Kompas TV Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem menyebut penggunaan kotak suara berbahan kardus adalah perintah undang-undang pemilu. Selain itu keputusan ini sebenarnya telah disepakati oleh KPU, DPR dan Pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com