Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Terdiam Saat Dengar Petani Ingin Tanam Sawit Lagi

Kompas.com - 16/12/2018, 22:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta para petani berhenti berharap pada komoditas kelapa sawit.

Hal itu disampaikan ketika Presiden membagikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektar kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi pada Minggu (16/12/2018) di Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi.

Awalnya, Presiden mengatakan bahwa konsesi lahan yang dibagikan itu mesti betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

"Seluas 9.100 hektar itu gede banget dan itu baru tahapan pertama. Akan ada tahapan kedua dan ketiga agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Serius Tangani Pembalakan Liar

Ia pun bertanya, para petani akan menanam apa di lahan konsesi tersebut.

Para petani sebagian besar berteriak, "Tanam sawit".

Mendengar hal itu, Presiden diam sejenak, kemudian berkata, "Sawit, sawit...."

Jokowi mengatakan, jumlah lahan sawit di Indonesia sudah besar, yakni sekitar 13 juta hektar. Di lahan itu, produksi sawit pun mencapai 42 juta ton.

Dengan kondisi demikian, harga di pasaran menjadi turun.

"Kita harus sadar itu. Kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harga turun. Kita dimain-mainin ya oleh harga di pasar internasional," ujar Jokowi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Uni Eropa memberlakukan banned bagi komoditas sawit asal Tanah Air. Sebab, di sana sedang dikembangkan minyak serupa sawit yang berasal dari biji bunga matahari sehingga ia yakin lama kelamaan sawit tidak akan bernilai lagi di masa depan.

Presiden pun mengajak para petani untuk cermat melihat peluang. Petani masa kini harus menanam komoditas yang mempunyai nilai lebih.

Ia mencontohkan beberapa komoditas, yakni kopi, nilam, atsiri, kayu manis, dan manggis.

Baca juga: Jokowi Buka-bukaan Penyebab Elektabilitasnya di Sumatera Turun

Khusus untuk manggis, Jokowi mengatakan, sejumlah negara, semisal China, Jepang, Korea, Singapura, dan Amerika, meminta Indonesia mengekspor manggis. Namun, lantaran produksi dalam negeri yang masih belum optimal, permintaan itu belum bisa dipenuhi.

"Permintaan banyak, tapi kita tidak bisa memenuhinya karena produksinya kurang. Jadi saya, kita ini harus diperhatikan untuk menjadi komoditas yang bagus ditanam, terutama untuk diekspor," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com