KPK Dinilai Belum Maksimal Kembalikan Uang Negara dari Korupsi Kepala Daerah

Kompas.com - 16/12/2018, 16:47 WIB
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK menetapkan empat tersangka termasuk Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, serta mengamankan uang sejumlah Rp1,556 miliar yang diduga merupakan hasil korupsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Indrianto Eko SuwarsoBupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK menetapkan empat tersangka termasuk Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, serta mengamankan uang sejumlah Rp1,556 miliar yang diduga merupakan hasil korupsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal dalam menuntut pengembalian uang negara dari korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Menurut ICW, total kerugian negara dari kasus kepala daerah yang ditangani KPK jumlahnya mencapai Rp 9,7 triliun.

"Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa hanya Rp 396 miliar. Sedangkan, nilai kerugian negara Rp 9,7 triliun," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah dalam jumpa pers di Kantor ICW Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Baca juga: ICW: Tuntutan Pidana Kepala Daerah yang Ditangani KPK Tergolong Rendah

Menurut data ICW, total kerugian negara tersebut terdiri dari Rp 7 triliun yang bersumber dari anggaran negara. Kedua, sebesar Rp 2,9 triliun yang dihitung dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan korupsi kepala daerah.

Menurut Wana, dari 84 kepala daerah yang sudah diproses di pengadilan, jaksa KPK menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 503 miliar. Kemudian, menuntut denda Rp 32 miliar.

Sementara, berdasarkan tuntutan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp 396 miliar. Kemudian, menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar 30,2 miliar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, ICW menilai, penuntutan uang pengganti yang dilakukan KPK tidak cukup untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi kepala daerah.

Baca juga: Menurut Ketua KPK, Kepala Daerah Mustahil Balik Modal Tanpa Korupsi

Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, meskipun hakim telah menjatuhkan hukuman uang pengganti Rp 396 miliar, sulit diketahui berapa uang pengganti yang sudah dieksekusi oleh jaksa.

Dalam beberapa perkara, uang pengganti tidak dibayarkan secara sekaligus oleh terdakwa. Kemudian, terdakwa yang tidak membayar uang pengganti, diperlukan upaya perampasan aset dan lelang yang membutuhkan waktu.

Untuk itu, ICW meminta agar KPK lebih maksimal dalam menuntut para kepala daerah yang terlibat korupsi. Kemudian, KPK diminta fokus pada perampasan aset dengan menggunakan pasal pencucian uang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Nasional
UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

Nasional
Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X