Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Optimitis Raup 12 Persen Suara pada Pileg 2019

Kompas.com - 16/12/2018, 15:22 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPP PKS Chairul Anwar optimistis bisa meraup 12 persen suara nasional pada Pemilu 2019. Kesiapan mesin politik menjadi salah satu faktor yang membuat PKS optimistis.

"Tentu kita optimis untuk meraih 12 persen ini. Kita lihat setiap wilayah, mereka sudah melakukan konsolidasi dan berusaha untuk menggerakan mesin PKS, baik itu kadernya, calegnya maupun strukturnya," kata Chairul Anwar, Minggu (16/12/2018) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Chairul, PKS berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada.

PKS, kata dia, telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional II Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Horison Arcadia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, ujar Chairul, Tim Pemenangan menyampaikan arahan pimpinan dan menjalin koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rapat itu, lanjut Chairul, juga dijelaskan soal peta elektabilitas dapil yang dibuat PKS pada November 2018. 

"Ada dua lembaga survei dengan dua konsentrasi berbeda yang memaparkan tentang peta elektabilitas, kemudian 'liketabilitas' dan popularitas partai-partai yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Ia berharap, rakornas menjadi bekal yang cukup untuk memenangkan PKS di setiap wilayah di Indonesia. Rencananya, rakor kembali digelar pada satu hingga dua bulan mendatang.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya tidak mengandalkan coattail effect atau pengaruh elektoral dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kami, PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coattail effect," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

"PKS itu selama ini basisnya peningkatan suara dan peningkatan kursinya tidak terkait dengan capres dan cawapres," ucapnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera menilai, seharusnya tidak perlu ada uji kelayakan bagi Cawagub Jakarta yang diajukan PKS untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Apalagi, sejak awal kesepakatan dengan Gerindra, Wagub Jakarta adalah jatah untuk PKS.<br /> <br /> KetuaBidang Pemenangan Pemilu dan PilkadaDPW PKS DKI JakartaAgung Setiartojuga menilaiuji kelayakan usulan Gerindra ini tidak sesuai dengankesepakatan yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com