Dirjen Dukcapil: Tersisa 2,6 Persen Masyarakat yang Belum Rekam Data E-KTP

Kompas.com - 15/12/2018, 18:59 WIB
Ilustrasi perekaman e-KTP: Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banda Aceh, Aceh mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sekolah tersebut, Kamis (9/3/2017). Petugas kependudukan dan pencatatan sipil Banda Aceh melakukan perekaman ke sekolah-sekolah agar para pemula dengan mudah memperoleh KTP elektronik. Namun, hingga kini blangko KTP elektronik masih kosong, warga diberikan surat keterangan sebagai penggantinya. KOMPAS/ZULKARNAINIIlustrasi perekaman e-KTP: Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banda Aceh, Aceh mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sekolah tersebut, Kamis (9/3/2017). Petugas kependudukan dan pencatatan sipil Banda Aceh melakukan perekaman ke sekolah-sekolah agar para pemula dengan mudah memperoleh KTP elektronik. Namun, hingga kini blangko KTP elektronik masih kosong, warga diberikan surat keterangan sebagai penggantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini proses perekaman data KTP Elektronik (E-KTP) telah mencapai 97,39 persen.

Dengan demikian, tersisa 2,6 persen penduduk yang belum melakukan perekaman.

"Perekamam KTP elektronik sudah mencapai 97,39 persen, kurang 2,6 persen lagi yang belum melakukan perekaman," ujar Zudan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).

Baca juga: Tak Ingin Dituduh Curang, Erick Thohir Minta Kasus E-KTP Diusut Tuntas


Zudan berharap, pihaknya mendapat dukungan dari lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan proses perekaman E-KTP.

Khususnya, terhadap masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Baca juga: Fakta-fakta Seputar Kasus Penjualan Blangko e-KTP

Selain itu, Dinas Dukcapil juga tengah mengupayakan perekaman e-KTP terhadap masyarakat adat di kawasan-kawasan yang tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal.

Zudan juga berharap seluruh partai politik dapat membantu untuk memberitahukan daerah-daerah mana saja yang warganya belum melakukan perekaman.

"Prinsipnya kami akan senang bila bisa segera memberikan identitas kependudukan," kata Zudan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X