Hoaks dan Fakta Sepekan, Lembaga BP3APK2BPMPD hingga "Sweeping" Tukang Parkir

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com – Dari banyaknya informasi yang mengalir di tengah masyarakat, beberapa di antaranya terkonfirmasi sebagai informasi bohong atau hoaks, dan satu lainnya terkonfirmasi sebagai fakta.

Kompas.com berusaha menelusuri informasi yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp. Berikut empat hoaks dan satu fakta yang ditemukan:

Lembaga BP3APK2BPMPD

Satu fakta berasal dari informasi sebuah badan pemerintah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat bernama BP3APK2BPMPD. Nama yang sulit dibaca itu ternyata singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Sebelumnya, foto yang menampilkan papan nama badan ini sempat diragukan kebenarannya, karena nama yang terlalu panjang dan tidak familiar di telinga.

Baca juga: [FAKTA] Lembaga di Pangandaran Bernama BP3APK2BPMPD

Jembatan di Bogor ambrol akibat hujan lebat

Jembatan Gadog di Bogor dikabarkan ambrol karena hujan deras dan angin besar yang melanda  Bogor. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky.

Ia menyebut jembatan yang dimaksud dalam foto tidak ambrol, hanya sedang diperbaiki dan diperlebar.

Hal itu terlihat dari foto yang beredar, masih ada kendaraan bermotor termasuk mobil, bisa melewati jalur di atas jembatan tersebut. Adapun seng yang terhambur di tengah jalan, itu akibat dari angin kencang yang memang terjadi.

Baca juga: [HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

TNI serang kelompok separatis dengan bom

Kelompok separatisme menyebarkan isu TNI serang kawasan Nduga dengan bom dari udara hingga tewaskan seorang warga sipil.

Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendwerawasih Kol Inf Mohammad Aidi. Ia menyebut TNI tidak melakukan serangan menggunakan bom udara.

Adapun seorang yang meninggal disebutkan bukan berasal dari warga sipil, karena daerah kontak senjata jauh dari pemukiman penduduk.

Baca juga: [HOAKS] TNI Serang Kelompok Separatis di Nduga dengan Bom

Komisioner KPU diancam dibunuh

Terdapat sebuah informasi berisi ancaman yang dialamatkan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tidak memenangkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Mantan Ketua KPU, Husni Kamil Malik yang meninggal dua tahun lalu disebutkan meninggal karena diracun setelah mencoba memmbuka skandal pemilu 2014.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi yang disajikan.

Menurut dia, tidak ada ancaman semacam itu. Selain itu, meninggalnya Husni dikarenakan sakit yang diderita, bukan diracun.

Baca juga: [HOAKS] Anggota KPU Dapat Ancaman Dibunuh jika Tak Menangkan Jokowi