Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Kritik Polri soal Ancaman Terorisme Saat Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 14/12/2018, 17:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengkritik informasi yang disampaikan Polri terkait potensi ancaman aksi teror di peringatan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 kepada publik.

Menurut Harits, pernyataan itu merupakan bentuk kekawatiran tentang kemungkinan adanya serangan teror oleh Polri.

“Dalam konteks isu terorisme secara spesifik, saya melihat pernyataan dari pihak Polri adalah sebagai bentuk kekawatiran tentang kemungkinan adanya serangan teror,” ujar Harits melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (14/12/2018).

Menurut Harits, kekawatiran tersebut bersandar pada hipotesa atau ancaman yang bersifat asumtif.

Baca juga: Jelang Natal 2018, Polri Antisipasi Ancaman Terorisme

Harits berpendapat, bila pernyataan Polri itu merupakan produk intelijen dengan kualifikasi yang sahih tentu langkah preventif menjadi prioritas dilakukan.

Hal itu untuk meminimalisir potensi ancaman tersebut dan bukan penindakan setelah terjadinya peristiwa.

“Jika produk intelijen tersebut tidak kualifikasi A1 (pasti) maka menjadi tidak relevan disampaikan ke publik. Karena potensi ancaman tersebut sifatnya dugaan atau kekawatiran,” tutur Harits.

“Jika hal ini diekspos ke publik justru berpotensi kontraproduktif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Paling tidak publik diliputi rasa cemas untuk jalankan aktifitas di berbagai sektor kehidupan yang seharusnya tidak perlu seperti itu,” sambung Harits.

Baca juga: Kapolri: Fokus Kami dalam Bidang Terorisme adalah Penelusuran Aspek Pendanaan

Menurut Harits, soal potensi ancaman terorisme tepat untuk dikonsumsi secara internal kalangan aparat keamanan khususnya Polri. Pasalnya, pola aksi teror dalam 5 tahun terakhir mayoritas targetnya adalah aparat kepolisian dan simbol-simbolnya.

“Jadi pernyataan Polri terkait terorisme di akhir dan awal tahun menurut saya lebih relevan untuk menjadi early warning bagi internal Polri,” tutur Harits.

Harits menambahkan, masyarakat saat ini telah sadar dan memiliki daya kritis terhadap isu terorisme.

“Resistensi Publik terhadap isu terorisme sangat tinggi, mereka antara percaya dan tidak. Misalkan soal isu potensi serangan terorisme akhir tahun itu dipandang sebagai pengulangan isu setiap tahunnya yang di ekspos ke publik,” kata Harits.

Baca juga: BNPT Gandeng Kemenhub Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris berinisial B.

Warga Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut ditangkap di wilayah Yogyakarta. Ia dituduh merencanakan aksi teror bom jelang Natal dan Tahun Baru di Pulau Jawa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, B merupakan satu jaringan dengan terduga teroris yang sebelumnya ditangkap, yakni MI alias IA.

MI alias IA, karyawan depo waralaba makanan sebelumnya ditangkap di Sleman.

"Keduanya (B dan MI) ini adalah satu jaringan dan memiliki keterkaitan tentang rencana aksi teror bom di daerah Indramayu. Saat ini Tim Densus sedang mendalami kelompok dua pelaku itu terkait pergerakannya di Pulau Jawa," tutur Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com