Hukuman Diperberat dalam Kasus "Palu Arit", Aktivis Lingkungan Pertanyakan Putusan MA

Kompas.com - 14/12/2018, 16:54 WIB
Kiri ke kanan: Ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P Wiratraman, aktivis lingkungan Heri Budiawan alias Budi Pego, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dan Dosen Hukum Lingkungan Universitas Sahid Wahyu Nugroho di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/12/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKiri ke kanan: Ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P Wiratraman, aktivis lingkungan Heri Budiawan alias Budi Pego, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dan Dosen Hukum Lingkungan Universitas Sahid Wahyu Nugroho di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis lingkungan Heri Budiawan atau yang dikenal Budi Pego mempertanyakan hukumannya yang diperberat oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi 4 tahun penjara. Menurut Heri, putusan itu keluar pada 16 Oktober 2018 silam.

"Bukti sampai sekarang tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan. Bukti pun enggak ada, tapi di Mahkamah (Agung) bisa menjatuhkan vonis 4 tahun dengan tuduhan dan alasan apa saya enggak tahu," kata Heri di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

"Dan ini, saya dan kuasa hukum akan berupaya mengajukan PK (peninjauan kembali) untuk mengungkap kebenaran dalam perkara saya," lanjutnya.

Namun demikian, Heri mengaku hingga saat ini belum menerima salinan putusan MA tersebut.

"Sampai sekarang saya belum dapat salinan putusan, bahkan saya dieksekusi udah dapat surat panggilan kemarin, ini panggilan pertama (dari kejaksaan)," ungkapnya.

Baca juga: TNI Tangkap Seorang ASN yang Memakai Baju Berlogo Palu Arit

Budi merupakan aktivis yang menolak penambangan emas di wilayah Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Januari 2018, ia divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi karena dianggap mengancam keamanan negara. Kemudian, ia mengajukan banding.

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan vonis 10 bulan penjara yang dijatuhkan hakim PN Banyuwangi. Heri dianggap bersalah menyebarkan paham komunisme.

Budi merasa sama sekali tak pernah membawa spanduk yang memuat logo yang identik dengan komunisme tersebut saat berdemo. Sebab, pembuatan spanduk-spanduk demo telah diawasi sejak awal oleh sejumlah aparat kepolisian, TNI dan jurnalis yang meliput.

Heri juga menyoroti bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya berupa foto sejumlah orang memegang spanduk yang diduga memuat logo palu-arit tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.