Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU dan Parpol Bahas Opsi Skema Pertanyaan untuk Debat Pilpres

Kompas.com - 14/12/2018, 15:10 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum dan partai politik membahas opsi skema pertanyaan atau soal yang akan ditanyakan kepada calon presiden dan wakil presiden dalam debat.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, salah satu opsi adalah pertanyaan terbuka yakni menyampaikan soal yang akan ditanyakan kepada pasangan calon terlebih dahulu sebelum ditanyakan di forum debat. 

Opsi lain, pertanyaan diajukan di forum debat tanpa disampaikan terlebih dahulu atau skema pertanyaan tertutup. 

Opsi lainnya adalah skema campuran, pertanyaan tertutup dan terbuka.

"Soalnya ini mau dibuka, ditutup, atau dicampur. Jadi misalnya ada soal yang sifatnya terbuka, jadi semua (paslon) dikasih, semua sudah tahu apa pertanyaannya dalam debat. Terus ada sesi yang pertanyaannya tertutup, itu berasal dari masing-masing kandidat," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: KPU Disarankan Masukan Isu Budaya dalam Debat Capres

Terkait sesi tanya jawab antarpasangan calon, Arief mengatakan, soal dibuat tim sukses masing-masing kandidat. Skema yang memungkinkan adalah pertanyaan tertutup.  

Arief mengatakan, keputusan terkait skema daftar pertanyaan debat ini akan diputuskan pada rapat bersama parpol yang digelar 19 Desember 2018.

"Jadi bisa bercampur (pertanyaan terbuka atau tertutup) atau semuanya ditutup," ujar Arief.

Dia berharap rapat pada 19 Desember menjadi rapat final. Dengan begitu, KPU bisa mempersiapkan debat pertama yang akan digelar 17 Januari 2019.

Baca juga: Korupsi Orba Dinilai Penting Jadi Materi Debat Capres

Arief mengatakan opsi pertanyaan terbuka ini ada agar masing-masing kandidat bisa membahas visi dan misi lebih dalam.

"Sebetulnya debat itu kan kita kepengin tahu visi misi mereka, konsepnya secara utuh. Justru kalau tidak diberi tahu, nanti malah pesan, visi misi mereka enggak sampai," kata dia.

Rencananya, debat digelar pada Januari-April 2019 sebanyak lima kali. Tepatnya pada 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April.

Kompas TV Terkait penemuan ribuan KTP Elektronik yang dibuang di Jakarta Timur Komisi Pemilihan Umum memastikan hal itu tidak akan memengaruhi daftar pemilihan tetap yang akan ditetapkan 15 Desember mendatang. Kepala biro teknis masyarakat KPU Nur Syarifah menyatakan penetapan daftar pemilih tetap pada 15 Desember mendatang sudah final pasalnya data yang didapat KPU dari Kementerian Dalam Negeri sebelum DPT yakni daftar pemilih potensial atau dp4.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com