KPU dan Parpol Bahas Opsi Skema Pertanyaan untuk Debat Pilpres

Kompas.com - 14/12/2018, 15:10 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jumat (14/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jumat (14/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum dan partai politik membahas opsi skema pertanyaan atau soal yang akan ditanyakan kepada calon presiden dan wakil presiden dalam debat.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, salah satu opsi adalah pertanyaan terbuka yakni menyampaikan soal yang akan ditanyakan kepada pasangan calon terlebih dahulu sebelum ditanyakan di forum debat. 

Opsi lain, pertanyaan diajukan di forum debat tanpa disampaikan terlebih dahulu atau skema pertanyaan tertutup. 

Opsi lainnya adalah skema campuran, pertanyaan tertutup dan terbuka.


"Soalnya ini mau dibuka, ditutup, atau dicampur. Jadi misalnya ada soal yang sifatnya terbuka, jadi semua (paslon) dikasih, semua sudah tahu apa pertanyaannya dalam debat. Terus ada sesi yang pertanyaannya tertutup, itu berasal dari masing-masing kandidat," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: KPU Disarankan Masukan Isu Budaya dalam Debat Capres

Terkait sesi tanya jawab antarpasangan calon, Arief mengatakan, soal dibuat tim sukses masing-masing kandidat. Skema yang memungkinkan adalah pertanyaan tertutup.  

Arief mengatakan, keputusan terkait skema daftar pertanyaan debat ini akan diputuskan pada rapat bersama parpol yang digelar 19 Desember 2018.

"Jadi bisa bercampur (pertanyaan terbuka atau tertutup) atau semuanya ditutup," ujar Arief.

Dia berharap rapat pada 19 Desember menjadi rapat final. Dengan begitu, KPU bisa mempersiapkan debat pertama yang akan digelar 17 Januari 2019.

Baca juga: Korupsi Orba Dinilai Penting Jadi Materi Debat Capres

Arief mengatakan opsi pertanyaan terbuka ini ada agar masing-masing kandidat bisa membahas visi dan misi lebih dalam.

"Sebetulnya debat itu kan kita kepengin tahu visi misi mereka, konsepnya secara utuh. Justru kalau tidak diberi tahu, nanti malah pesan, visi misi mereka enggak sampai," kata dia.

Rencananya, debat digelar pada Januari-April 2019 sebanyak lima kali. Tepatnya pada 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X