Koalisi Pembela HAM Butuh Perlindungan Negara dari Ancaman Kekerasan

Kompas.com - 14/12/2018, 07:41 WIB
Sejumlah LSM dan komunitas yang bergerak sebagai pembela HAM hadir dalam deklarasi bertajuk Kekerasan Masih Berlanjut, Mereka Berhak Dilindungi di Auditorium Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (13/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSejumlah LSM dan komunitas yang bergerak sebagai pembela HAM hadir dalam deklarasi bertajuk Kekerasan Masih Berlanjut, Mereka Berhak Dilindungi di Auditorium Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas pembela Hak Asasi Manusia ( HAM) menilai peran negara sangat penting untuk melindungi pembela HAM.

Sebab, hingga kini, kekerasan percobaan pembunuhan, hingga kriminalisasi terhadap pejuang HAM terus terjadi.

"Berbagai kesaksian menyatakan bahwa berbagai kasus kekerasan bahkan pembunuhan terhadap pembela HAM tidak terungkap dan tidak direspons secara cepat dan serius oleh negara, khususnya aparat penegak hukum," kata Wakil ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam rangka 20 tahun deklarasi pembela HAM di Auditorium Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Pembela HAM Rentan Jadi Obyek Kekerasan Hingga Kriminalisasi

Dari catatan ringkas Yayasan Perlindungan Insani, jumlah korban pembela HAM yang mengalami ancaman dan kekerasan sepanjang 2010-2018 sekitar 131 orang.

Akan tetapi, jika ditambahkan para komunitas pejuang HAM, maka jumlahnya bertambah menjadi 314 korban.

Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/4/2014)Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/4/2014)

 

Adapun bentuk ancaman dan kekerasan yang dialami 131 orang tersebut meliput: kriminalisasi (107 orang), kekerasan fisik (20), dan kekerasan psikis (4).

Baca juga: Ibu Korban Tragedi Semanggi: Jokowi dan Prabowo Tak Berpihak pada Isu HAM

Tingginya angka tersebut, lanjut Sandrayati, menunjukkan bahwa deklarasi pembela HAM belum mampu ditegakkan di Indonesia.

"Tidak ada tindakan serius melalui kerangka perlindungan pembela HAM yang komprehensif dan efektif untuk digunakan," ungkapnya.

Untuk itu, seperti diungkapkan Sandrayati, koalisi pembela HAM meminta kepada pemerintah untuk melakukan berbagai langkah konkret guna menjamin perlindungan pembela HAM.

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo membuat regulasi di tingkat kepresidenan terkait dengan perlindungan pembela HAM," ujarnya.

Baca juga: Isu HAM yang Tersingkirkan dalam Kontestasi Pilpres

Kemudian, tutur Sandrayati, presiden dan DPR diharapkan menyusun dan membahas UU Perlindungan pembala HAM.

"Terakhir, aparat penegak hukum harus menghentikan kekerasan dan cara-cara represif dalam merespons upaya advokasi HAM di lapangan," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X