Jokowi Ingin Pendamping Dana PKH Disekolahkan ke Luar Negeri

Kompas.com - 13/12/2018, 16:42 WIB
Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar para pendamping program keluarga harapan (PKH) yang berprestasi bisa dibiayai oleh negara untuk sekolah atau studi banding ke luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi meminta Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk melakukan seleksi terhadap pendamping PKH yang layak dikirim untuk belajar ke luar negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingin 15,6 Juta Keluarga Terima Dana PKH pada 2020

"Saya titip Pak menteri. Kita ini kan, tahun depan akan melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia. Saya juga minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini kita kirim ke luar negeri," kata Jokowi.

"Bisa sekolah, maksudnya melanjutkan sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkan negara lain. Negara maju itu seperti apa, dan kita nanti harus mengambil posisi seperti apa, supaya terbuka wawasan kita," tambah dia.

Pidato Jokowi itu langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh sekitar 598 orang pendamping PKH yang hadir.

Baca juga: Skema Baru PKH, Keluarga Miskin Bisa Dapat hingga Rp 10 Juta Per Tahun

Jokowi berharap dengan mengirim mereka ke luar negeri, para pendamping PKH memiliki semangat tinggi membangun negeri.

"Jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi 15,6 juta (keluarga penerima manfaat PKH). Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan kemiskinan mereka," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, Program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018.

Untuk memastikan suksesnya program tersebut, Kementerian menugaskan pendamping PKH dari pusat hingga daerah sebanyak 39.700 orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota.

"Mereka jadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program PKH dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia," kata Agus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X