Jokowi Ingin Pendamping Dana PKH Disekolahkan ke Luar Negeri

Kompas.com - 13/12/2018, 16:42 WIB
Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar para pendamping program keluarga harapan (PKH) yang berprestasi bisa dibiayai oleh negara untuk sekolah atau studi banding ke luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi meminta Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk melakukan seleksi terhadap pendamping PKH yang layak dikirim untuk belajar ke luar negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingin 15,6 Juta Keluarga Terima Dana PKH pada 2020

"Saya titip Pak menteri. Kita ini kan, tahun depan akan melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia. Saya juga minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini kita kirim ke luar negeri," kata Jokowi.

"Bisa sekolah, maksudnya melanjutkan sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkan negara lain. Negara maju itu seperti apa, dan kita nanti harus mengambil posisi seperti apa, supaya terbuka wawasan kita," tambah dia.

Pidato Jokowi itu langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh sekitar 598 orang pendamping PKH yang hadir.

Baca juga: Skema Baru PKH, Keluarga Miskin Bisa Dapat hingga Rp 10 Juta Per Tahun

Jokowi berharap dengan mengirim mereka ke luar negeri, para pendamping PKH memiliki semangat tinggi membangun negeri.

"Jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi 15,6 juta (keluarga penerima manfaat PKH). Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan kemiskinan mereka," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, Program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018.

Untuk memastikan suksesnya program tersebut, Kementerian menugaskan pendamping PKH dari pusat hingga daerah sebanyak 39.700 orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota.

"Mereka jadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program PKH dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia," kata Agus.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X