Kompas.com - 13/12/2018, 15:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai arti demokrasi.

Penilaian ini berangkat dari pengamatan Wiranto terhadap sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga rakyat sipil.

Baca juga: 2017, Indeks Demokrasi di Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

Wiranto, sebagai saksi dan pelaku proses demokrasi mengaku paham betul mengenai berjalannya demokrasi di negeri ini. Sebab, dirinya sudah berada di pemerintahan sejak era Orde Baru hingga Reformasi.

Demokrasi, menurut Wiranto, adalah suatu cara, bukan sebuah sasaran. Demokrasi adalah satu model yang penerapannya harus disesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia.

"Banyak orang yang terjebak bahwa seakan demokrasi itu sasaran kita, bukan. Demokrasi hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur," kata Wiranto usai menghadiri Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: 4 Provinsi Raih Predikat Baik dalam Indeks Demokrasi, DKI Tertinggi

Memang betul bahwa Indonesia negara demokrasi, tapi, dalam pelaksanaannya tidak perlu menganut demokrasi negara lain. Sebab, demokrasi bukan jalan, merupakan sebuah cara.

"Kalau ibaratnya demokrasi itu sasarannya itu adalah kita makan kenyang, maka cara untuk makan berbeda-beda," jelas Wiranto.

"Di Cina sana pakai sumpit, kita kadang-kadang pakai tangan atau pakai garpu dan sendok. Di Eropa pakai pisau pakai garpu, Amerika juga sama," sambungnya.

Baca juga: Akademisi: Kalau Budaya Demokrasi Tak Dewasa, Penggunaan Internet Juga Tak akan Dewasa

Oleh karenanya, masyarakat tak perlu menyamakan demokrasi Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Penyamaan demokrasi itu justru terkadang menyebabkan kebingungan.

"Katakanlah kita mempunyai budaya musyawarah mufakat, dipaksakan kita dengan budaya-budaya ala-ala demokrasi liberal yang asli terjadi benturan di sini," tutur Wiranto.

Wiranto mengatakan, supaya tak terjadi kebingungan atau perbenturan, diperlukan dialog antara para pemangku kepentingan negara dengan tim ahli dalam rangka pengembangan demokrasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X