Presiden Jokowi: Mereka Tidak Mengerti Kita Punya PKH

Kompas.com - 13/12/2018, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah selama ini tak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga sumber daya manusia. Pembangunan SDM yang berkualitas itu salah satunya diwujudkan lewat Program Keluarga Harapan. Dengan program itu, maka keluarga miskin mendapatkan bantuan dana segar dari pemerintah.

"Inilah wujud dari sebuah keberpihakan negara pada rakyatnya. Jangan ada yang ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka enggak ngerti kita punya PKH. Enggak ngerti," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH terus meningkat setiap tahun. Awalnya pemerintah hanya memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin. Mulai tahun 2018, jumlahnya sudah meloncat menjadi 10 juta keluarga.

Tahun 2020, Jokowi menargetkan jumlah penerima dana PKH mencapai 15,6 juta keluarga.


Jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana PKH juga terus meningkat.

Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 19 Triliun. Namun jumlahnya bertambah menjadi Rp 34 Triliun pada tahun 2019.

"Rp 34 triliun lho ini.  Duit gede ini. Saya juga belum pernah lihat uang segede ini," kata Jokowi.

"Dan kalau tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 juta, tahun depan bisa dua kali lipat mereka mendapatkan," tambahnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X