Kompas.com - 13/12/2018, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah selama ini tak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga sumber daya manusia. Pembangunan SDM yang berkualitas itu salah satunya diwujudkan lewat Program Keluarga Harapan. Dengan program itu, maka keluarga miskin mendapatkan bantuan dana segar dari pemerintah.

"Inilah wujud dari sebuah keberpihakan negara pada rakyatnya. Jangan ada yang ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka enggak ngerti kita punya PKH. Enggak ngerti," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH terus meningkat setiap tahun. Awalnya pemerintah hanya memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin. Mulai tahun 2018, jumlahnya sudah meloncat menjadi 10 juta keluarga.

Tahun 2020, Jokowi menargetkan jumlah penerima dana PKH mencapai 15,6 juta keluarga.

Jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana PKH juga terus meningkat.

Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 19 Triliun. Namun jumlahnya bertambah menjadi Rp 34 Triliun pada tahun 2019.

"Rp 34 triliun lho ini.  Duit gede ini. Saya juga belum pernah lihat uang segede ini," kata Jokowi.

"Dan kalau tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 juta, tahun depan bisa dua kali lipat mereka mendapatkan," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.