Kompas.com - 13/12/2018, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Presiden menyampaikan bahwa kontribusi industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan seiring kebutuhan negara untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah selama ini tak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga sumber daya manusia. Pembangunan SDM yang berkualitas itu salah satunya diwujudkan lewat Program Keluarga Harapan. Dengan program itu, maka keluarga miskin mendapatkan bantuan dana segar dari pemerintah.

"Inilah wujud dari sebuah keberpihakan negara pada rakyatnya. Jangan ada yang ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka enggak ngerti kita punya PKH. Enggak ngerti," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH terus meningkat setiap tahun. Awalnya pemerintah hanya memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin. Mulai tahun 2018, jumlahnya sudah meloncat menjadi 10 juta keluarga.

Tahun 2020, Jokowi menargetkan jumlah penerima dana PKH mencapai 15,6 juta keluarga.

Jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana PKH juga terus meningkat.

Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 19 Triliun. Namun jumlahnya bertambah menjadi Rp 34 Triliun pada tahun 2019.

"Rp 34 triliun lho ini.  Duit gede ini. Saya juga belum pernah lihat uang segede ini," kata Jokowi.

"Dan kalau tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 juta, tahun depan bisa dua kali lipat mereka mendapatkan," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.