Kompas.com - 13/12/2018, 13:26 WIB
ilustrasi peta Indonesia THINKSTOCKS/NARUEDOMilustrasi peta Indonesia

KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang batas wilayah laut melalui "Deklarasi Djuanda" pada 13 Desember 1957 menjadi titik balik kelautan dan kemaritiman di Indonesia.

Melalui gebrakannya, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengubah garis batas dari 3 mil menjadi 12 mil sejauh garis pantai. Upaya Indonesia kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 4/Prp 1960.

Awalnya, upaya ini mendapat pertentangan dari dunia internasional. Upaya ini baru mendapatkan pengakuan internasional pada 1982. Sejak saat itu, barulah batas-batas laut teritorial Indonesia secara resmi sesuai dengan Deklarasi Djuanda.

Dilansir dari Harian Kompas terbitan 15 Desember 2004, Meskipun Deklarasi Djuanda secara geopolitik dan geoekonomi memiliki arti sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia, pemerintah baru memperingatinya sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian mengukuhkan Hari Nusantara, 13 Desember, sebagai Hari Nusantara. Untuk memperingati Hari Nusantara ditunjuklah daerah tertentu sebagai pusat perayaan.

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti bersih pantai, bakti sosial, pengobatan gratis, berbagai penyuluhan ke berbagai daerah mengenai kelautan dan juga sumber daya laut, dan puncaknya ada seremonial dari TNI Angkatan Laut.

Pada 2018, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menjadi pusat dilakukannya serangkaian acara untuk memperingati puncak Hari Nusantara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda Jadi Titik Balik Kelautan Indonesia

Potensi besar

Melalui Deklarasi Djuanda, wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, yaitu 5,8 juta km persegi, yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Di dalamnya terdapat lebih 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai itu merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beraneka ragam, baik yang dapat pulih (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi).

Sumber daya itu juga meliputi kekayaan yang tak dapat pulih (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya) dan energi kelautan (seperti pasang surut, gelombang, angin, dan OTEC atau ocean thermal energy conversion) maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Kemudian, lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk usaha budidaya tambak udang, bandeng, kerapu, kakap, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya.

Oleh karena begitu luas dan kompletnya, Indonesia dikenal sebagai sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan fasilitas yang lengkap. Maka pemaknaan Hari Nusantara memainkan peran yang strategis dan mendasar bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Hari Nusantara menjadi implementasi dari Deklarasi Juanda yang sejatinya memiliki tiga pilar utama membangun kesatuan dan persatuan bangsa.

Tiga pilar utama itu adalah Kesatuan Kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Kesatuan Kenegaraan dalam NKRI yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945 dan Kesatuan Kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang diumumkan Djoeanda, 13 Desember 1957.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.