Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Provinsi Raih Predikat "Baik" dalam Indeks Demokrasi, DKI Tertinggi

Kompas.com - 13/12/2018, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi di Indonesia meraih predikat "baik" dalam nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Predikat tersebut diberikan kepada provinsi yang mencapai nilai IDI di atas 80.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang meraih nilai IDI tertinggi. Setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, baru ada 4 provinsi yang nilai indeks demokrasinya berkategori baik di atas 80, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam Launching Buku IDI Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Kepada empat provinsi tersebut, BPS memberikan penghargaan yang diserahkan kepada masing-masing gubernur di tiap daerah.

Meski hanya empat provinsi yang mendapat predikat baik, menurut BPS, tak ada satu pun provinsi di Indonesia yang nilai indeks demokrasinya tergolong buruk.

Dikatakan buruk, apabila nilai indeks demokrasi hanya mencapai angka 60 atau di bawahnya.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2017 berada di angka sedang. Dari rentang 0-100, nilainya mencapai 72,11.

Angka tersebut menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2016 sebesar 70,09.

Menurut Suhariyanto, peningkatan itu menunjukan hal positif. Hal ini, tak lepas dari peran pemerintah, DPR, berbagai lembaga, dan masyarakat.

Perubahan angka indeks demokrasi dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan sipil naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75)
2. Hak politik turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63)
3. Lembaga demokrasi naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).

Namun demikian, berdasar data yang tercatat, angka IDI sejak tahun 2009 cenderung fluktuatif.

Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di berbagai provinsi.

Kepada provinsi lainnya yang belum mendapat kategori "baik", Suhariyanto berharap, mereka dapat berbenah sehingga bisa menyusul provinsi lainnya yang sudah dikategorikan "baik".

"Kita berharap, ke depan provinsi-provinsi lain menyusul bergerak dari sedang menjadi baik," ujar dia.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinato Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DIY Hamengkubuwana X, Gubernur Kalimantan Utara, dan perwakilan Gubernur Bangka Belitung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com