4 Provinsi Raih Predikat "Baik" dalam Indeks Demokrasi, DKI Tertinggi

Kompas.com - 13/12/2018, 12:22 WIB
Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIProvinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia pada 2017. Penghargaan untuk Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa. Penghargaan diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi di Indonesia meraih predikat "baik" dalam nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Predikat tersebut diberikan kepada provinsi yang mencapai nilai IDI di atas 80.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang meraih nilai IDI tertinggi. Setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, baru ada 4 provinsi yang nilai indeks demokrasinya berkategori baik di atas 80, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam Launching Buku IDI Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Kepada empat provinsi tersebut, BPS memberikan penghargaan yang diserahkan kepada masing-masing gubernur di tiap daerah.

Meski hanya empat provinsi yang mendapat predikat baik, menurut BPS, tak ada satu pun provinsi di Indonesia yang nilai indeks demokrasinya tergolong buruk.

Dikatakan buruk, apabila nilai indeks demokrasi hanya mencapai angka 60 atau di bawahnya.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2017 berada di angka sedang. Dari rentang 0-100, nilainya mencapai 72,11.

Angka tersebut menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2016 sebesar 70,09.

Menurut Suhariyanto, peningkatan itu menunjukan hal positif. Hal ini, tak lepas dari peran pemerintah, DPR, berbagai lembaga, dan masyarakat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X