Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 06:37 WIB
Mikhael Gewati

Editor

Kemensos pun akan mendorong pemerintah provinsi daerah lainnya mencontoh mekanisme Pemda DIY dalam menyalurkan bansos.

Kendala penyaluran bansos

Selain keberhasilan penyaluran bansos, dalam Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 ditemukan pula beberapa kendala implementasi program bansos rastra dan BPNT.

Kendalanya lebih banyak disebabkan masalah data yang belum sinkron, terutama data di Pagu Kemensos, Bank, dan e-Warong. Pemahaman KPM atas program bansos pangan juga kurang yang mengindikasikan proses edukasi sosialisasi kurang optimal.


Soal ketiadaan sinyal atau blank spot juga mengemuka dalam hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta Istiana Hernawati menjelaskan, infrastruktur jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa masih minim. Hal ini memperlambat kerja tim koordinasi bansos pangan serta tim Kemensos untuk menyalurkan bansos kepada KPM hingga tingkat desa.

"Kendala yang kami temukan di lapangan, sinyal sulit didapat. Komunikasi menjadi tidak lancar," kata Istiana.

Berdasarkan penelitian B2P3KS, blank spot paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Baca jugaKemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Kendala lainnya adalah terbatasnya transportasi serta lamanya waktu tempuh transportasi di wilayah pedalaman serta kepulauan. Transportasi air berupa kapal di beberapa wilayah tidak setiap hari beroperasi.

Walau menghadapi sejumlah kendala, Istisna yang menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Pangan menegaskan, secara garis besar implementasi program penyaluran BPNT berjalan efektif. Sebanyak 80,2 persen KPM puas dengan program BPNT.

"Sebanyak 82,23 persen penyaluran tepat sasaran dan 96,26 persen memiliki manfaat ekonomi yang baik," katanya.

Selain di luar Pulau Jawa, beberapa wilayah masih sulit diakses akibat ketiadaan sinyal, yaitu Kota Ambon, Nunukan, Pandeglang, dan Kepulauan seribu.

Kemensos sudah menyurati Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) untuk segera membangun jaringan komunikasi dan saluran internet di wilayah-wilayah tersebut sehingga blank spot dapat diatasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com