Kompas.com - 12/12/2018, 20:01 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Presiden mendukung IAI dalam mempercepat program sertifikasi profesi akuntan agar dapat mendukung ekosistem yang lebih akuntabel dan goal oriented. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Presiden mendukung IAI dalam mempercepat program sertifikasi profesi akuntan agar dapat mendukung ekosistem yang lebih akuntabel dan goal oriented. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut. Hal tersebut diputuskan di dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Seusai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengelolaan kawasan Batam menemui kendala semenjak dahulu. Salah satunya adalah soal dualisme kewenangan antara BP Batam dengan pemerintah daerah.

Dalam arahan Presiden, lanjut Darmin, diputuskan agar dualisme itu harus dihilangkan segera.

"Salah satu masalah yang berulang adalah dualisme kewenangan di Batam. Tadi, Presiden dan Wapres memutuskan dualisme harus dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua," ujar Darmin.

Baca juga: Kondisi Ekonomi Terjun Bebas, Seluruh Pejabat BP Batam Dicopot

Saat dimintai penegasannya apakah artinya BP Batam dibubarkan, Darmin menjawab, "ya kurang lebih akan begitu". 

Dengan demikian, pengelolaan kawasan Batam diserahkan ke pemerintah daerah. Pengelolaan kawasan itu pun diyakini semakin sederhana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam sehingga jadi satu saja tangannya, enggak dua. Itu saja, jadi sederhana sekali," lanjut dia.

Saat ditanya kapan pembubaran akan dilaksanakan, Darmin mengatakan, secepatnya. Pasalnya, pihaknya mesti mengurus pengembalian sejumlah aset sebelum badan tersebut resmi bubar.

Jokowi gregetan

Saat mengawali rapat terbatas itu sendiri, Presiden Jokowi sudah nampak 'gregetan' dengan persoalan dualisme dalam hal pengelolaan kawasan Batam. Sebab, rapat mengenai hal itu sudah dilakukan semenjak 2015. Namun hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai hal itu.

"Percepatan pembangunan di Batam di Desember 2015 sudah pernah kita bicara. Januari 2016 juga. Maret 2017 kembali lagi bicara. Sudah dirapatkan berkali-kali. Saya kira (dipaparkan) secara singkat saja disampaikan, karena sudah berkali-kali rapat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan harus segera diambil. Sebab, Batam merupakan kawasan yang sangat strategis dalam dunia perdagangan dan investasi.

"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik bagus, daya saing untuk kawasan ekonomi dan investor," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.