Pemerintah Persilakan DPR Bentuk Pansus untuk Kasus E-KTP yang Tercecer

Kompas.com - 12/12/2018, 18:21 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mendatangi kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/Reza JurnalistonDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mendatangi kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mempersilakan DPR untuk membentuk panitia khusus ( Pansus) terkait temuan e-KTP yang ditemukan di beberapa tempat.

Hal itu disampaikan Zudan menanggapi wacana pembentukan Pansus untuk menelusuri temuan e-KTP yang ditemukan di berbagai daerah.

“Ya monggo itu (Pansus) ruang kewenangan DPR,” kata Zudan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/12/2018).

Zudan tak banyak komentar mengenai wacana akan dibentuknya Pansus DPR untuk menelusuri ditemukannya e-KTP diberbagi tempat.

“Kami nggak ikut-ikut rumahnya tangganya DPR,” ujar Zudan.

Baca juga: Fakta-fakta Seputar Kasus Penjualan Blangko e-KTP

Zudan menyebutkan, pihaknya terus mendalami ditemukannya kartu tanda penduduk elektronik ( E-KTP) di Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Menurut Zudan, e-KTP yang ditemukan di area persawahan Duren Sawit bukan tercecer melainkan sengaja dibuang.

“Itu indikasinya kuat bahwa itu dibuang,” ujar Zudan.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri mendalami ribuan e-KTP yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur, secara serius. Pasalnya, menurut Bambang, usulan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mulai terdengar dari sejumlah anggota Komisi II.

Pembentukan Pansus bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya e-KTP.

Baca juga: Polisi Temukan 3 Karung Berisi E-KTP di Area Perkebunan Sumatera Barat

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X