Sumarsih dan Keyakinannya yang Memudar terhadap Komitmen Jokowi

Kompas.com - 12/12/2018, 17:25 WIB
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan, seorang mahasiswa Universitas Atma Jaya yang merupakan korban tragedi Semanggi I, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMaria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan, seorang mahasiswa Universitas Atma Jaya yang merupakan korban tragedi Semanggi I, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Maria Katarina Sumarsih mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara peringatan hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ibu dari BR Norma Irmawan, mahasiswa yang menjadi korban peristiwa Semanggi I pada 13 November 1998 itu, menilai, Presiden Jokowi tak lagi memiliki perhatian terhadap perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (4)," ujar Sumarsih, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: Isu HAM yang Tersingkirkan dalam Kontestasi Pilpres

Sumarsih mengaku keyakinannya terhadap janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu semakin pudar.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dinilai menjadi beban sosial politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

Namun, hingga saat ini pemerintah dinilai belum mengambil langkah konkret dan strategis untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Baca juga: Sumarsih, Aksi Kamisan, dan Cinta untuk Wawan...

Sumarsih menyatakan semakin tidak yakin saat Presiden Jokowi memutuskan untuk mengangkat mantan Panglima ABRI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Semenjak Bapak Presiden Jokowi mengangkat Menhankam Pangab 1998 Wiranto menjadi Menko Polhukam, keyakinan saya semakin pudar terhadap komitmen Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X