Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ma'ruf Amin Saat Harus Lepas Jabatan Rais Aam PBNU

Kompas.com - 12/12/2018, 13:40 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengakui berat saat harus melepaskan jabatan sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU).

Namun, hal itu harus dilakukannya karena ia telah resmi menjadi cawapres mendampingi calon presiden petahana, Joko Widodo, pada Pilpres 2019.

"Karena saya sebagai cawapres, terpaksa saya begitu ditetapkan sebagai calon saya harus mengundurkan diri, itu kekecewaan saya. Tapi karena itu peraturan, ya itu keharusan," kata Ma'ruf saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

"Itu aturan, saya harus pegang patuh tidak boleh menghindar, tidak boleh merekayasa, karena kita harus patuh pada aturan," lanjut dia.

Baca juga: Maruf Amin: Semoga Indonesia Bolanya Makin Bagus, Jangan jadi Tim KW Terus

Ma'ruf mengatakan, menjadi Rais Aam merupakan jabatan mulia. Dia bisa menyumbangkan ilmu agamanya untuk umat.

"Saya menikmati jabatan saya sebagai Rais Aam PBNU. Saya bisa ceramah ke mana-mana. Sebagai Rais Aam membimbing ratusan juta umat dan membangun keumatan," ujar dia.

Namun, Ma'ruf masih bersyukur karena ia tak harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan itu.

Ia harus melepas jabatan setelah menang pilpres dan telah resmi menjabat sebagai wakil presiden.

Baca juga: Maruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Ma'ruf bercerita bahwa ia mulai berkarir di NU dan MUI sejak dari bawah.

Di NU, dia memulai karirnya sebagai anggota GP Ansor di tingkat ranting, hingga menanjak terus dan menjadi Rais Aam PBNU.

Sementara, di MUI, Ma'ruf mengaku meniti karir dari anggota pengurus biasa, memimpin komisi fatwa, hingga akhirnya diangkat menjadi ketua umum.

"Dua jabatan ini sangat mengesankan bagi saya," kata Ma'ruf.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jokowi Pilih Ma'aruf Amin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com