Kompas.com - 12/12/2018, 13:40 WIB
Cawapres nomor urut 01 Maruf saat berbincang santai dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinCawapres nomor urut 01 Maruf saat berbincang santai dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengakui berat saat harus melepaskan jabatan sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU).

Namun, hal itu harus dilakukannya karena ia telah resmi menjadi cawapres mendampingi calon presiden petahana, Joko Widodo, pada Pilpres 2019.

"Karena saya sebagai cawapres, terpaksa saya begitu ditetapkan sebagai calon saya harus mengundurkan diri, itu kekecewaan saya. Tapi karena itu peraturan, ya itu keharusan," kata Ma'ruf saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

"Itu aturan, saya harus pegang patuh tidak boleh menghindar, tidak boleh merekayasa, karena kita harus patuh pada aturan," lanjut dia.

Baca juga: Maruf Amin: Semoga Indonesia Bolanya Makin Bagus, Jangan jadi Tim KW Terus

Ma'ruf mengatakan, menjadi Rais Aam merupakan jabatan mulia. Dia bisa menyumbangkan ilmu agamanya untuk umat.

"Saya menikmati jabatan saya sebagai Rais Aam PBNU. Saya bisa ceramah ke mana-mana. Sebagai Rais Aam membimbing ratusan juta umat dan membangun keumatan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Ma'ruf masih bersyukur karena ia tak harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan itu.

Ia harus melepas jabatan setelah menang pilpres dan telah resmi menjabat sebagai wakil presiden.

Baca juga: Maruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Ma'ruf bercerita bahwa ia mulai berkarir di NU dan MUI sejak dari bawah.

Di NU, dia memulai karirnya sebagai anggota GP Ansor di tingkat ranting, hingga menanjak terus dan menjadi Rais Aam PBNU.

Sementara, di MUI, Ma'ruf mengaku meniti karir dari anggota pengurus biasa, memimpin komisi fatwa, hingga akhirnya diangkat menjadi ketua umum.

"Dua jabatan ini sangat mengesankan bagi saya," kata Ma'ruf.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jokowi Pilih Ma'aruf Amin

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.