Berbeda dengan Hanafi Rais, Bara Sebut PAN Tak Akan Pecat Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi

Kompas.com - 12/12/2018, 12:39 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan membantah DPP PAN akan memberhentikan Muhidin dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan.

Hal ini merespons deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Muhidin.

Sikap ini berbeda dengan keputusan partai yang mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bara memastikan DPP tidak akan memecat Muhidin sebagai kader PAN. Alasannya, Muhidin merupakan tokoh senior di Kalimantan Selatan dan pernah menjabat sebagai wali kota selama dua periode.

Baca juga: Timses Lapor ke Maruf Amin soal Dukungan DPW PAN Kalsel

Pernyataan Bara ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais pada Selasa (11/12/2018). Hanafi mengatakan, DPP PAN akan segera menunjuk pelaksana tugas Ketua DPW PAN Kalsel pengganti Muhidin.

Bara mengatakan, DPP PAN merekrut Muhidin sebagai kader untuk membesarkan partai di Kalimantan Selatan.

"PAN sangat membutuhkan kepemimpinan Pak Muhidin di Kalsel. Dan kami sadari itu, kami sadari ketokohannya, background-nya, pengalaman politiknya. Untuk itu kami memang mengajak Pak Muhidin untuk gabung dengan PAN," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Jadi di sini memang kami pada prinsipnya sangat membutuhkan Pak Muhidin apalagi ini menjelang pemilu legislatif ya. Kalau misalnya Pak Muhidin dipecat atau mengundurkan diri itu akan menimbulkan kerugian bagi PAN," kata dia.

Baca juga: DPW Kalsel Alihkan Dukungan, Komunikasi Politik PAN Dinilai Bermasalah

Bara yakin keputusan Muhidin mendukung Jokowi-Ma'ruf didasari oleh kepentingan partai. Sebab, dukungan masyarakat Kalsel terhadap Jokowi masih sangat tinggi.

"Saya yakin itu Beliau lakukan didasari penuh oleh kepentingan partai bahwa Beliau diberikan tanggung jawab, diberikan misi oleh DPP oleh ketua umum langsung untuk bisa membesarkan PAN di Kalsel," ujar Bara.

Pernyataan Hanafi Rais

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan DPP PAN akan segera menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Muhidin.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X