Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ingin Naikkan Batas Usia Menikah bagi Perempuan Jadi 18 Tahun

Kompas.com - 12/12/2018, 08:27 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji akan mendorong keadilan dan keseteraan bagi perempuan jika nantinya lolos ke Parlemen. Ada tujuh hal yang akan diperjuangkan PSI.

Salah satunya adalah menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan menjadi 18 tahun. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi perempuan putus sekolah atau kuliah karena menikah.

"Kami sadar, pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/12/2018).

Menurut Grace, upaya menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan ini bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam UU itu, diatur bahwa batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Baca juga: Kubu Prabowo: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

Kedua, lanjut Grace, PSI juga akan memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara.

PSI, kata dia akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

Ketiga, PSI juga akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun mandek di DPR disahkan.

"UU ini akan menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan," kata dia.

Langkah keempat, PSI juga ingin mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja, dengan mengalokasikan anggaran negara untuk mendirikan "tempat-tempat penitipan anak".

Selain itu, kata dia, perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan.

"Kami mendorong model 'bekerja dari rumah' dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuannya agar perempuan Indonesia tetap produktif," kata dia.

Langkah kelima, PSI ingin menyelenggarakan kursus dan menyiapkan inkubator bisnis kecil-menengah untuk para ibu di setiap Kabupaten, agar skill mereka meningkat, dan kemudian mengintegrasikan potensi mereka ke e-commerce.

Langkah keenam, PSI akan mendorong ibu dan anak yang sehat karena ibu dan anak yang sehat adalah fondasi penting bagi masa depan. Bonus demografi harus diantisipasi dengan mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas dengan menyediakan gizi yang cukup.

"PSI akan mendorong agar harga protein lebih terjangkau dengan cara menghapuskan praktik politik rente dan tata niaga yang menjadi sumber korupsi," ujarnya.

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Terakhir, kata Grace, PSI ingin menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita. PSI mendorong adanya "Smart Posyandu" untuk mendidik masyarakat soal kesehatan dan menjemput bola mendatangi warga yang tidak sempat ke Posyandu.

PSI juga akan mendorong "Smart Puskesmas" menyediakan layanan pemeriksaan rutin sekaligus merangkap ambulan darurat. Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, akan disiapkan "Panic Button" agar petugas medis bisa segera datang ke lokasi jika diperlukan.

"PSI berjanji, dari rahim partai ini akan lahir lebih banyak pelayan publik perempuan, dan juga laki-laki yang sadar akan pentingnya kesetaraan," tutup dia.

Kompas TV Sejumlah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia mendatangi DPR Hari ini (7/12). Mereka menyerahkan surat permohonan transparansi kinerja DPR karena dinilai menurun setiap tahunnya. Sebelumnya, menurunnya kinerja para wakil rakyat tersebut juga disoroti oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi. Peneliti Formappi, Lucius Karus Menyatakan, rendahnya kinerja dpr terlihat dari jumlah undang-undang yang disahkan hingga dua pimpinan DPR yang terjerat kasus korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com