Larangan Pembangunan Rumah Ibadah Masuk Pelanggaran HAM? Ini Kata JK

Kompas.com - 11/12/2018, 23:10 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pelarangan pembangunan rumah ibadah oleh kepala daerah tak langsung diartikan sebagai pelanggaran HAM.

Ia menilai, pemberian izin pembangunan rumah ibadah juga berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) suatu daerah.

Karena itu, kata Kalla, bisa jadi kepala daerah tak mengizinkan pembangunan rumah ibadah karena tak sesuai dengan RTRW daerah tersebut.

Baca juga: Timses Sebut Jokowi Ingin Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu Secara Non-Yudisial

Hal itu disampaikan Kalla saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

"Agama dan rumah ibadah sangat berbeda. Semua orang berhak untuk menganut agama, tapi tidak semua orang berhak membangun rumah ibadah yang ada di mana saja. Ini terjadi di dunia ini. Sebab, membangun rumah ibadah adalah hak wali kota mengizinkan," kata Kalla.

Baca juga: Jika 8 Rekomendasi Penegakan HAM Tak Dijalankan, Komnas HAM Akan Lakukan Ini

"Tidak berarti kalau wali kota melarang rumah ibadah didirikan di sini, karena tidak sesuai dengan perencanaan kota lalu wali kotanya melanggar hak asasi, tidak. Karena wali kota tidak melarang orang beribadah, yang dilarang tidak sesuai dengan rencana," ujar Kalla lagi.

Ia menambahkan, pemerintah tak pernah melarang warga negaranya beragama karena itu bagian dari HAM.

Baca juga: Komnas HAM Sampaikan 8 Rekomendasi Penegakan HAM ke Wapres Kalla

Karena itu, kata Kalla, pelarangan izin pembangunan rumah ibadah tak serta merta melarang warga untuk beribadah.

"Semua orang berhak mendapat pendidikan, tapi tidak semua tempat didirikan sekolah. Itu urusan gedung itu urusan wali kota, yang satu urusan hubungan kita dengan Tuhan. Membikin rumah ibadah urusan kita dengan wali kota atau bupati," lanjut Kalla.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X