Bawaslu dan KPU Minta Aparat Segera Tuntaskan Kasus E-KTP yang Tercecer di Pondok Kopi

Kompas.com - 11/12/2018, 21:44 WIB
Sebuah karung berisi ribuan KTP elektronik (e-KTP) ditemukan berceceran di kawasan sawah yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.  Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakart Timur, Sabtu (8/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBASebuah karung berisi ribuan KTP elektronik (e-KTP) ditemukan berceceran di kawasan sawah yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakart Timur, Sabtu (8/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin meminta aparat kepolisian segera menuntaskan penyelidikan kasus e-KTP yang ditemukan di area persawahan di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

Hal itu penting, untuk memastikan supaya ribuan e-KTP tersebut tak digunakan untuk penyalahgunaan daftar pemilih Pemilu.

"Ya diselidiki saja. Kepentingan penyelenggara jangan sampai dijadikan alat untuk mendaftar di DPT jika itu palsu," kata Afif saat dikonfirmasi, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Sekjen Demokrat Nilai Kasus E-KTP yang Tercecer Bukti Pengelolaan yang Buruk

Pernyataan Afif itu senada dengan sikap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis. Sebelumnya, Viryan meminta aparat untuk segera mengusut kasus tersebut.

Tercecernya ribuan dokumen adminsitrasi penduduk dinilai berbahaya, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Bahaya lho, iya bahaya lho itu. Iya selesaikan segera," ujar Viryan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifudin ketika menyampaikan paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifudin ketika menyampaikan paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Sebaiknya Tjahjo Kumolo Mundur, Tak Becus Urus E-KTP

Viryan mengatakan, e-KTP merupakan satu-satunya dokumen administrasi penduduk yang bisa digunakan oleh warga negara untuk didaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap.

Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ribuan e-KTP itu ditemukan berceceran di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.

Baca juga: Wapres Kalla Persilakan DPR Bentuk Pansus E-KTP yang Tercecer

Setelah dicek, ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diketahui, e-KTP itu sudah tidak berlaku atau dalam keadaan kadaluarsa.

Penemuan ribuan e-KTP tersebut berawal dari laporan warga bahwa ada anak-anak yang memainkan e-KTP di kawasan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X