PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa malam.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Baca juga: Gatot Pujo Suap DPRD Sumut agar Tak Ajukan Interpelasi soal Materi Poligami

Grace mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami. Hal ini sesuai hasil riset LBH APIK.

"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata dia.

Karena itu, kata Grace, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Dia menegaskan tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI yang boleh mempraktikkan poligami.

Baca juga: Komitmen Caleg Golkar, Dilarang Poligami hingga Tak Terlibat Aksi Kriminal

"Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?," tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.

"Tidak!" jawab para kader PSI secara serempak.

"Tidak, kita pasti tidak rela! PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," tambah Grace.

Mulai bangun dari internal partai 

Grace mengatakan, PSI tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi perempuan melalui parlemen. Perjuangan tersebut juga sudah dilakukan di internal partai dengan menempatkan perempuan di posisi penting.

"Perempuan di PSI adalah ingridients penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan," ungkap dia.

Selain Grace yang menjadi Ketua Umum PSI, beberapa kader perempuan PSI yang menjabat posisi penting adalah Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum, Lila Zuhara sebagai Wakil Bendahara, Tsamara Amany Ketua DPP Bidang Pemuda, Isyana Bagoes Oka Ketua DPP Bidang Luar Negeri, dan Danik Eka Rahmaningtyas sebagai Wakil Sekjen. 

Pada tingkat daerah, kata Grace 42 persen pengurus PSI adalah perempuan dan 45 persen Caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan.

"Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Grace mengatakan lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, tutur dia, 55 persen perempuan. Namun ironisnya hanya separuh yang bekerja sementara 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak. 

"Potensi inilah yang ingin PSI gali. Partai ini akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka," kata dia.