PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa malam.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Baca juga: Gatot Pujo Suap DPRD Sumut agar Tak Ajukan Interpelasi soal Materi Poligami

Grace mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami. Hal ini sesuai hasil riset LBH APIK.

"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata dia.

Karena itu, kata Grace, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Dia menegaskan tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI yang boleh mempraktikkan poligami.

Baca juga: Komitmen Caleg Golkar, Dilarang Poligami hingga Tak Terlibat Aksi Kriminal

"Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?," tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.

"Tidak!" jawab para kader PSI secara serempak.

"Tidak, kita pasti tidak rela! PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," tambah Grace.