JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, delapan rekomendasi yang disampaikan ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal penegakan HAM di Indonesia akan terus dikawal sebagai bentuk konkret menampung aspirasi korban pelanggaran HAM.
"Kalau rekomendasinya tidak dijalankan, tentu kita akan terus dorong lagi. Kita juga sudah ada rencana bertemu lagi dengan pemerintah membahas delapan rekomendasi tersebut," kata Taufan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Baca juga: Komnas HAM Sampaikan 8 Rekomendasi Penegakan HAM ke Wapres Kalla
Taufan menambahkan, rencananya, pada awal tahun 2019 Komnas HAM akan bertemu Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) membahas perkembangan rekomendasi soal konflik agraria yang berbasis HAM.
"Kita juga akan bertemu dengan Pak Moeldoko dari Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, dan lembaga terkait yang lainnya," imbuhnya kemudian.
Baca juga: Di Peringatan Hari HAM, Para Aktivis Desak Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM
Ketika ditanya soal masa pemerintahan Jokowi-Kalla yang tak lama lagi akan selesai, Taufan menegaskan hal itu bukan menjadi hambatan bagi Komnas HAM dalam berjuang menyelesaikan pelanggaran HAM yang masih terhambat.
"Ya kan kita enggak lihat itu, jadi siapapun pemimpinnya, kita akan terus berjuang selama kami memimpin Komnas HAM. Kami akan terus menampung aspirasi dari korban, itu tekad kita bersama," tegasnya.