Di Peringatan Hari HAM, Para Aktivis Desak Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 11/12/2018, 18:22 WIB
Sejumlah LSM melakukan orasi saat Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Sejumlah LSM melakukan orasi saat Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis yang tergabung dalam sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan orasi di depan Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Pada hari ini, di Komnas HAM tengah berlangsung peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ke-70.

Dalam orasinya, para aktivis yang mewakili Komisi untuk Orang Hilang (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Amnesty International, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM.

Baca juga: Ditanya Penyelesaian Kasus HAM, Kalla Bilang Itu Tugas Semua Rezim

"Kami bersama korban pelanggaran HAM berat dan sejumlah masyarakat sipil lainnya mendesak Presiden Joko Widodo segera selesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran lainnya secara konkret dan akuntabel sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019," kata Deputi Koordinator KontraS Putri Kanesia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, awalnya para aktivis ini hendak memasuki Gedung Komnas HAM. Namun, mereka tak mendapatkan izin saat Wakil Presiden Jusuf Kalla hendak memasuki area acara. Akhirnya, mereka tertahan di samping gerbang depan Gedung Komnas HAM.

Mereka tetap menyampaikan orasinya hingga Kalla meninggalkan Komnas HAM melewati pintu depan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam orasinya, Putri menyampaikan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu hingga saat ini masih menggantung di Kejaksaan Agung.

Baca juga: JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

"Masih menggantung dengan sejumlah alasan seperti belum cukup bukti hingga belum dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc oleh pemerintah Indonesia, oleh Presiden Indonesia," kata dia.

Ia juga menyatakan kecewa karena berlarutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat serta pelanggaran lainnya di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut Putri, tidak ada satu pun kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan HAM Ad Hoc serta membawa para pelaku untuk diadili.

"Padahal janji menyelesaikan kasus sudah masuk ke Nawacita Jokowi-Kalla sejak terpilih 2014 silam untuk meraih simpati dari para korban," ujar Putri. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X