Kompas.com - 11/12/2018, 18:02 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan korban gempa di pusat pengungsian Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (30/7/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo berbincang dengan korban gempa di pusat pengungsian Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (30/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku masih sering menemukan birokrasi yang berbelit-belit di lapangan. Contohnya, dalam penanganan musibah gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa. Namun, masyarakat tak bisa mendapat dana bantuan perumahan swadaya itu dengan cepat.

"Pengalaman, urusan gempa bumi di Lombok, sudah 2,5 bulan kok uang anggaran untuk rumah-rumah ini belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa, padahal uang sudah ditransfer," kata Jokowi saat bertemu dengan asosiasi akuntan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Begini Kondisi Terkini Jalur Pendakian Gunung Rinjani Pasca-Gempa Lombok

Ternyata, kata Jokowi, keterlambatan itu dikarenakan berbelitnya prosedur birokrasi. Padahal, masyarakat sudah sangat menanti bantuan tersebut.

"Saya emang orang jalanan, senang ngecek di lapangan, ternyata prosedurnya ada 17. 'Pak yang ini belum, yang ini belum'. Saya kaget, padahal masyarakat sudah nunggu, uangnya sudah ada, berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti," kata Jokowi.

Baca juga: Puan Yakin Transfer Dana Bantuan Korban Gempa Lombok Berjalan Cepat

Jokowi lantas meminta agar prosedur pencairan dipangkas. Dia ingin agar masyarakat bisa segera menerima bantuan tersebut dengan cepat.

"Saat itu juga saya perintah, saya enggak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan. Akuntabilitas tetap, tapi saya minta cepat. Prosedur enggak usah banyak-banyak, enggak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa," kata Jokowi.

"Dirapatkan berapa kali, bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17," sambungnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X