Kompas.com - 11/12/2018, 18:02 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan korban gempa di pusat pengungsian Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (30/7/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo berbincang dengan korban gempa di pusat pengungsian Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (30/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku masih sering menemukan birokrasi yang berbelit-belit di lapangan. Contohnya, dalam penanganan musibah gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa. Namun, masyarakat tak bisa mendapat dana bantuan perumahan swadaya itu dengan cepat.

"Pengalaman, urusan gempa bumi di Lombok, sudah 2,5 bulan kok uang anggaran untuk rumah-rumah ini belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa, padahal uang sudah ditransfer," kata Jokowi saat bertemu dengan asosiasi akuntan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Begini Kondisi Terkini Jalur Pendakian Gunung Rinjani Pasca-Gempa Lombok

Ternyata, kata Jokowi, keterlambatan itu dikarenakan berbelitnya prosedur birokrasi. Padahal, masyarakat sudah sangat menanti bantuan tersebut.

"Saya emang orang jalanan, senang ngecek di lapangan, ternyata prosedurnya ada 17. 'Pak yang ini belum, yang ini belum'. Saya kaget, padahal masyarakat sudah nunggu, uangnya sudah ada, berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti," kata Jokowi.

Baca juga: Puan Yakin Transfer Dana Bantuan Korban Gempa Lombok Berjalan Cepat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi lantas meminta agar prosedur pencairan dipangkas. Dia ingin agar masyarakat bisa segera menerima bantuan tersebut dengan cepat.

"Saat itu juga saya perintah, saya enggak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan. Akuntabilitas tetap, tapi saya minta cepat. Prosedur enggak usah banyak-banyak, enggak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa," kata Jokowi.

"Dirapatkan berapa kali, bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17," sambungnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X