KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Kompas.com - 11/12/2018, 15:33 WIB
KPK dan empat kementerian dalam penandatanganan nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKPK dan empat kementerian dalam penandatanganan nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo bersama empat menteri menandatangani nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Empat menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Baca juga: Pendidikan Karakter Antikorupsi Diharap Sentuh Ruang Keluarga dan Kelas

Agus menilai, nota kesepahaman ini bisa menjadi titik awal dalam mengembangkan lebih jauh berbagai rencana yang disusun terkait pendidikan antikorupsi.

"Dengan kita betul-betul mengarahkan anak kita ke arah mentaati peraturan, kerja keras, kejujuran, kemudian tidak diskriminatif itu adalah contoh yang mungkin harus kita tunjukkan pada anak," kata Agus di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sementara itu, Muhadjir mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Baca juga: KPK Berharap Media Sosial Bisa Digunakan untuk Suarakan Semangat Antikorupsi

Ia mengungkapkan, materi antikorupsi yang telah disusun oleh banyak pihak ini akan dimasukan ke dalam kurikulum di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

"Harus ada cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka untuk mengimplementasikan program antikorupsi di sekolah. Kita sudah punya wadah kita punya Program Penguatan Pendidikan Karakter. Dan salah satu poin dalam pembentukan poin pembentukan karakter siswa adalah integritas atau kejujuran," kata dia.

Baca juga: Di Acara KPK, Jokowi Tegaskan OTT Bukan Keberhasilan Antikorupsi

"Itu saya kira akan menjadi pintu masuk dari penerapan kurikulum antikorupsi ini di sekolah-sekolah. Kami siap untuk merealisasi apa yang dicanangkan bersama," lanjut Muhadjir.

Di sisi lain, M Nasir mengatakan, materi pendidikan antikorupsi yang sudah disusun rencananya disisipkan dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) yang ada di setiap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

"Nanti kami blended dalam MKDU yang terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan kepada semua mahasiswa yang ada di Indonesia," kata dia.

Baca juga: KPK Resmikan Pusat Edukasi Antikorupsi

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X