KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Kompas.com - 11/12/2018, 15:33 WIB
KPK dan empat kementerian dalam penandatanganan nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKPK dan empat kementerian dalam penandatanganan nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo bersama empat menteri menandatangani nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Empat menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Baca juga: Pendidikan Karakter Antikorupsi Diharap Sentuh Ruang Keluarga dan Kelas

Agus menilai, nota kesepahaman ini bisa menjadi titik awal dalam mengembangkan lebih jauh berbagai rencana yang disusun terkait pendidikan antikorupsi.

"Dengan kita betul-betul mengarahkan anak kita ke arah mentaati peraturan, kerja keras, kejujuran, kemudian tidak diskriminatif itu adalah contoh yang mungkin harus kita tunjukkan pada anak," kata Agus di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sementara itu, Muhadjir mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Baca juga: KPK Berharap Media Sosial Bisa Digunakan untuk Suarakan Semangat Antikorupsi

Ia mengungkapkan, materi antikorupsi yang telah disusun oleh banyak pihak ini akan dimasukan ke dalam kurikulum di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

"Harus ada cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka untuk mengimplementasikan program antikorupsi di sekolah. Kita sudah punya wadah kita punya Program Penguatan Pendidikan Karakter. Dan salah satu poin dalam pembentukan poin pembentukan karakter siswa adalah integritas atau kejujuran," kata dia.

Baca juga: Di Acara KPK, Jokowi Tegaskan OTT Bukan Keberhasilan Antikorupsi

"Itu saya kira akan menjadi pintu masuk dari penerapan kurikulum antikorupsi ini di sekolah-sekolah. Kami siap untuk merealisasi apa yang dicanangkan bersama," lanjut Muhadjir.

Di sisi lain, M Nasir mengatakan, materi pendidikan antikorupsi yang sudah disusun rencananya disisipkan dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) yang ada di setiap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

"Nanti kami blended dalam MKDU yang terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan kepada semua mahasiswa yang ada di Indonesia," kata dia.

Baca juga: KPK Resmikan Pusat Edukasi Antikorupsi

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X