Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Kompas.com - 11/12/2018, 10:13 WIB
Mikhael Gewati

Editor

Salah satu dampak belum validnya data terjadi pada proses pencairan yang dilakukan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai pihak penyalur. Himbara tidak akan melakukan pencairan jika terjadi perbedaan data antara BDT dengan Dinsos.

Dadang menyebutkan, pihaknya tidak menyalahkan Himbara dalam polemik ini. Dia mengakui jika Himbara memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat ketat dalam pencairan uang.

"Dengan SOP yang ketat dan pada akhirnya tidak sesuai dengan BDT, Himbara tidak akan mencairkan karena takut salah. Kebijakan dari Kemensos, semua berdasarkan BDT dan BDT diperoleh dari siapa? Kan dari bawah juga (satuan kerja/Dinsos)," kata dia.

Oleh karenanya, Dadang meminta komitmen setiap pemerintahan Kabupaten/Kota untuk aktif memperbaharui BDT setiap saat. Sebab, sangat sangat berkaitan untuk mencapai 6T penyaluran bantuan.

"Makanya tadi saya minta, pada saat mengirimkan data harus disertai surat keterangan dari Bupati atau Walikota bahwa data ini sudah valid," sebut dia.

Selain itu, Dadang juga menyampaikan kekurangan Himbara dalam penyaluran BPNT. Menurutnya, mitra kerja Kemensos tersebut dianggap sangat tertutup dalam hal koordinasi dan informasi.

Padahal, Kemensos dengan pihak Himbara di pusat telah menyepakati nota kesepahaman dalam mekanisme penyaluran BPNT. Namun, tak jarang pula kesepakatan tersebut tidak dilakukan oleh cabang di daerah.

"Kadang-kadang perintah dari atas tidak dipatuhi. Seolah-olah mereka punya SOP sendiri. Tolong disampaikan data rekening koran, tolong koordinasikan secara intens dengan Dinsos. Itu tidak sepenuhnya dilakukan," katanya.

Dadang mengatakan, kondisi tersebut akan disampaikan kepada Himbara. Diharapkan, pimpinan pusat dapat memerintahkan perwakilannya di daerah agar lebih kooperatif terkait koordinasi dan informasi.

"Tentu akan melakukan penekanan kepada Himbara pada level pusat bagaimana memudahkan informasi yang dibutuhkan dan dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain validitas data, Dadang juga meminta Dinsos aktif mengevaluasi dan menyampaikan implementasi Kelompok Usaha Bersama (Kube) di daerah.

Dadang menyebutkan, Kube merupakan sebuah terobosan cukup bagus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum fakir miskin. Mereka dibina agar bisa mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri.

Dadang mengakui, evaluasi yang dilakukan oleh Dinsos melalui sharing budget tidak berjalan dengan baik. Sehingga, tidak terlalu nampak progres penerapan program tersebut.

"Sekarang apa yang harus dilakukan? Melalui sharing budget untuk evaluasi terhadap Kube ini. Padahal yang berhasil banyak. Sekarang ada ga unit pengedalian di lapangan hasil monitoring mereka. Artinya dari sekian banyak, berapa persen yang bisa kita nilai keberhasilan mereka," sebut dia.

Oleh karenanya, Dadang juga meminta komitmen satuan kerja di daerah dalam pengawasan Kube. Sehingga, berbagai kekurangan dapat ditemukan dan diperbaiki.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com