PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 11/12/2018, 09:25 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin. Dok. DPW PAN KalselDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional ( PAN) akan memberhentikan Muhidin dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan.

Pemberhentian itu dilakukan karena Muhidin mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, PAN sejak awal mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, DPP PAN akan segera menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Muhidin.

"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi saat dikonfirmasi, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: DPP PAN Akan Berikan Sanksi Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi-Maruf

Hanafi membantah pernyataan Muhidin yang mengaku sudah berkomunikasi terlebih dulu dengan DPP PAN sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Menurut Hanafi, tak ada komunikasi sama sekali yang dilakukan Muhidin.

"Saya juga tahu dari berita," ujar Hanafi.

Hanafi menilai, PAN sudah tak perlu lagi memberikan imbauan kepada kader yang membelot dari keputusan partai.

Sebab, sikap PAN sudah jelas sejak awal, yakni mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Sejak awal juga para kader PAN di seluruh Indonesia diminta menaati keputusan tersebut.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku masih mencari informasi apakah deklarasi yang dilakukan Ketua DPW Kalsel itu atas persetujuan seluruh pengurus daerah atau hanya dari satu pihak.

"Saya sedang meminta informasi terkini dan akurat dari pengurus DPW lainnya. Jelas deklarasi ini bertentangan dengan keputusan politik DPP PAN dalam pilpres 2019," kata Eddy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X