Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Dibicarakan Timses Prabowo-Sandiaga dan KPU

Kompas.com - 10/12/2018, 17:27 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sukses pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan, kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan hak seluruh pemilih terpenuhi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Pertama, untuk memastikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April tahun depan, seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih," ujar Muzani seusai pertemuan.

"Karena itu kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer, tidak menggunakan hak pilihnya, padahal dia telah memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya," lanjut dia.

Baca juga: DPT Diperbaiki, Pemilih di Jombang Menjadi 1.001.817 Orang

Muzani mengungkapkan, mereka juga membicarakan soal data ganda dan memastikan hal itu tidak terjadi nantinya.

Selain itu, tim Prabowo-Sandiaga juga ingin memastikan pemilih benar-benar telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, mengatakan, kehadiran pihak BPN juga membicarakan terkait temuan Kementerian Dalam Negeri soal 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, jumlah penduduk tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

"Jadi kami tadi konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil, karena kami masih berasumsi masih ada pertanyaan besar. Jangan-jangan ini pintu masuk penggelembungan ataukah apa, kami memastikan," jelas Priyo pada kesempatan yang sama.

Baca juga: KPU Temukan 6,2 Juta Data Pemilih Belum Masuk DPT Pemilu 2019

Menurut Priyo, KPU telah melakukan penelusuran terhadap angka tersebut. Ia mengatakan, penelusuran KPU sudah mencapai 90 persen.

Priyo mengaku merasa lebih nyaman setelah mendengar jawaban KPU untuk mendalami lebih lanjut temuan Kemendagri itu.

"Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman karena KPU ikut mencoba menelusuri ini," ujar Priyo.

Topik lain yang dibicarakan anggota timses Prabowo-Sandiaga tersebut adalah soal kemungkinan mereka menyisir data pemilih dengan seluruh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih diperlihatkan.

Priyo mengatakan, KPU akan merapatkan kembali terkait kemungkinan itu. Ia mengaku puas dengan jawaban dan kinerja KPU.

"Tapi tadi jawaban KPU setidaknya membuat kami nyaman lah menjadi penyelenggara yang cukup adil," kata Priyo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Prabowo-Sandiaga

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com